Pembangunan Indonesia di Bidang IKN: Holistik, Terpadu, Partisipatori

Adapun peningkatan ini antara lain disebabkan oleh keputusan MK terhadap UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional. Selain itu keputusan Presiden untuk merangkul semua elemen yang mewakili berbagai kepentingan masuk dalam kabinet merupakan upaya politik akomodatif untuk mencapai konsensus.

Perkembangan demokrasi Indonesia, masuk dalam spektrum politik dalam negeri yakni menuju demokrasi substantial yang mengemban amanat rakyat sebagai kualitas demokrasi. 

Dulu demokrasi masih bersifat prosedural/transaksional. Tahap penguatan kapasitas partai politik dengan pedoman falsafah Pancasila menuju demokrasi substantial, merupakan upaya Pemerintah dalam membangun kemandirian partai politik. 

Saat ini masih banyak parpol yang belum dapat mandiri, didanai oleh satu dua pihak atau bahkan 'dimiliki' pihak tertentu. Akibatnya pada kaderisasi dan sistem kelembagaannya dan terbatasnya kemandirian parpol karena peran donatur yang kuat.

Inti dari kerangka pembangunan Indonesia terkait dengan IKN adalah sangat perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi serta melibatkan peran serta masyarakat.

Dalam hal ini pendekatan Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Transformasi Digital dan Konsolidasi Demokrasi menjadi unsur-unsur yang sangat relevan dan mendukung pencapaiannya.

Sumber: "Kerangka Pembangunan Indonesia di Bidang lKN, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Transformasi Digital dan Konsolidasi Demokrasi" materi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 18 April 2022. Webinar Lemhanas PPRA 64.