Jelang Masa Tenang Pemilu 2024
Mencermati visi misi paslon dan kegiatan nyata masyarakat akar rumput
Sebentar lagi kita akan memasuki masa tenang Pemilu 11-13 Februari 2024, dimana segala atribut kampanye akan ditanggalkan. Seyogianya sudah tak ada lagi pertanyaan mau pilih siapa atau yang mana. Tetapi bagi yang masih galau hal ini dapat dipertimbangkan untuk memilih calon legislatif.
Pertama, seandainya kita sudah punya beberapa alternatif nama yang akan dipilih, maka lihat yang bersangkutan asal dari partai mana, nomor urut berapa, siapa saingan kuatnya. Mengapa?
Karena jika kita hanya sekedar memilih nama yang sesuai kriteria kita tetapi jauh dari jangkauan atau sepertinya tidak' calon jadi', rasanya sayang suara akan terbuang.
Kedua, perlu juga kita kenal partai pengusungnya, apakah ini partai kuat, atau apakah kinerjanya baik selama ini (bisa tinjau melalui rekam digital), inklusifkah?
Ketiga, biasanya yang juga menjadi pemikiran adalah apakah partainya mengusung pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan paslon yang akan kita pilih? Ini juga boleh menjadi pertimbangan, tetapi bukan hal mutlak karena untuk legislatif sebaiknya fokus kepada personal agar kita tidak semakin bingung.
Memilih yang seratus persen sesuai harapan pribadi tentu akan sulit, ada baiknya kita melihat secara lebih holistik, obyektif dan inklusif dengan mempertimbangkan apakah baik paslon Capres-Cawapres dan calon legislatif tersebut adalah yang terbaik untuk bangsa negara kita saat ini. Mereka semua nantinya akan menjadi 'milik' NKRI bukan cuma milik kita, kelompok atau golongan kita saja.
Penulis ingin meninjau beberapa aspek terkait dengan tema yang diangkat pada Debat 5 (pamungkas) Capres. Tema ini menarik, khsusnya bagi umat Katolik karena selaras dengan tema Aksi Puasa Pembangunan 2024 Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) yakni "Memperkuat Solidaritas dan Subsidiaritas untuk Mewujudkan Kesejahteraan Bersama".
Selain itu, tema ini berkaitan erat dengan tema Arah Dasar (ARDAS) KAJ tahun-tahun sebelumnya yakni penghormatan Martabat Manusia (2022) dan Kesejahteraan Bersama (2023).
Beberapa catatan penulis dari debat tersebut dan kaitannya dengan apa yang secara nyata telah dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan dan komunitas di akar rumput, kiranya dapat memberi masukan bahwa soal kesejahteraan dan keadilan bukan hanya tanggungjawab Pemimpin Negara dan Pemerintah. Demikian pula dengan janji dan narasi, akan menjadi angin lalu jika tidak rasional dan membumi.
Kesejahteraan
Debat diawali dengan strategi yang disampaikan oleh Capres nomor urut 2 berfokus pada Transformasi Bangsa yaitu meningkatkan kemakmuran dan kualitas hidup bangsa Indonesia. Taktiknya dengan memberi makanan bergizi untuk seluruh anak selama masa sekolah dini hingga dewasa.
"Diharapkan ini akan mengatasi kematian ibu waktu lahir, menekan stunting, kemiskinan ekstrim, menyerap hasil panen petani nelayan, meningkatkan ekonomi min 1 -- 2 %," ungkap Prabowo Subianto.
Inisiatif-inisiatif ini sejalan dengan aksi nyata yang telah banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan baik sosial maupun berbasis keagamaan. KAJ telah memiliki Lembaga Daya Dharma (LDD) yang berusia 50 tahun, bertujuan membantu dan mendukung para buruh yang lemah, sesama yang berkebutuhan khusus dan mereka yang tersingkir.
"LDD adalah bagian dari kehadiran dan pelayanan KAJ, seluruh umat diundang untuk ikut bertanggungjawab atas keberlangsungan pelayanan ini," jelas Uskup Agung Ignatius Suharyo.
Dalam Pedoman Dasar Dewan Paroki (PDDP) Keuskupan Agung Jakarta Tahun 2014 disebutkan bahwa kesadaran diri KAJ sebagai warga Gereja Semesta yang hadir dalam dinamika bangsa Indonesia semakin mendorong untuk berkontribusi bagi kebaikan dan kesejahteraan bersama.
Prabowo menyebutkan pula rencana untuk membangun rumah sakit/puskesmas moderen di setiap kabupaten dan kota serta mengatasi kekurangan dokter. Caranya dengan menambah 300 fakultas kedokteran, mengirim 10 ribu anak-anak pintar ke luar negeri untuk belajar kedokteran, sains dan teknologi (di beberapa WAG menimbulkan ke-baperan karena yang studi ilmu sosial seperti kurang mendapat pehatian).
Menurut penulis membangun prasarana rumah sakit dan fakultas kedokteran adalah baik karena Indonesia masih kekurangan dokter dan tenaga medis. Inisiatif ini tidak cukup jika biaya kuliah mahasiswa kedokteran masih tinggi, sehingga mereka yang berkuliah di fakultas kedokteran umumnya mereka yang mampu membayar uang kuliah tinggi.
Perlu juga ditinjau betapa sulitnya lulusan kedokteran yang akan mengambil spesialis di negeri ini, bagaimana pula dengan dokter-dokter lulusan universitas dari luar negeri, apakah mereka dapat berpraktek di Indonesia?
Prabowo menambahkan, akan membangun 3 juta rumah terdiri dari 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Memperbaiki gaji guru , meningkatkan kompetensi guru menuju Indonesia Emas.
Hal ini ditanggapi oleh capres nomor urut 3 dengan penekanan pada akses kesehatan yang diperlukan di setiap desa dengan memberi perhatian pada lansia dan kaum disabilitas serta masyarakat adat untuk memperoleh akses dan pelayanan yang sama.
Selain itu, Pendidikan dan kebudayaan akan dibangun bersama-sama, kurikulum akan dibuat lebih mantab termasuk perhatian pada guru dan dosen melalui gaji yang memadai. Diharapkan melalui Pendidikan yang baik akan berdampak pada lapangan kerja yang baik pula.
"UU Cipta kerja perlu direview dan Pembangunan perlu mengacu pada pembangunan manusia yang sopan, toleran, sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur teknologi dan akses internet secara merata," jelas Ganjar Pranowo.
Capres nomor urut 1 menanggapi bahwa persoalan terbesar di negeri ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan fenomena yang membahayakan yaitu perekonomian dikuasai oleh segelintir orang. Dengan mengusung perubahan diharapkan persoalan-persoalan kemiskinan, kekerasan, ketidakadilan dapat ditekan.
Disinggung pula soal bantuan sosial (Bansos) yaitu untuk kepentingan yang diberi bukan kepentingan yang memberikan.
"Untuk itu perlu memegang prinsip konsistensi ucapan dan perbuatan, menjunjung kearifan dan keadilan," tegas Anies Baswedan.
Pendidikan
Anies juga mengutarakan tentang percepatan sertifikasi guru, beasiswa untuk anak guru dan dosen, dengan pandangan Pendidikan tidak dianggap sebagai cost tetapi investasi.
Sementara Ganjar juga menekankan pada perlunya efisiensi agar beban adminsitrasi dosen lebih ditekan sehingga mereka dapat lebih fokus pada pembelajaran.
Ganjar mengusung program 1 keluarga 1 sarjana agar ada anak dalam keluarga yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan mendukung anggota keluarga lainnya guna memperoleh pendidikan lebih baik.
Terkait dengan pendidikan, sekolah-sekolah Katolik telah lama mempraktikkan sistem subsidiaritas yakni siswa dari keluarga yang mampu menopang siswa yang tidak mampu, sehingga uang sekolah maupun uang pangkal tidak sama antar siswa.
Hal ini memungkinkan terlaksananya kesetaraan bahwa anak-anak yang kurang mampu dari segi finansial tetap dapat bersekolah di sekolah-sekolah Katolik yang dikenal mutu dan disiplin yang baik.
Sedangkan KAJ juga memiliki program Ayo Sekolah dan Ayo Kuliah dengan spirit yang sama, yaitu umat yang berkecukupan secara finansial dapat membantu umat lain agar anak-anak tetap dapat sekolah dan berkuliah.
Di lingkungan kerasulan awam, ada seorang anak muda yang secara konsisten menggalang dana dengan mengoptimalkan teknologi komunikasi yaitu media sosial. Albertus Gregory Tan yang adalah Alumni Katolik Universitas Indonesia sejak 2011 menggalang dana membangun rumah ibadah di berbagai wilayah terpencil di Indonesia. Melalui Yayasan Vinea Dei yang dibangun 2017, ia merintis Gerakan Peduli Gereja disamping memberi beasiswa bagi siswa tidak mampu dari berbagai latar belakang kepercayaan.
Terkait dengan masalah ketenagakerjaan, Ganjar menekankan pada pentingnya data dan bagaimana negara hadir, melindungi pekerja migran Indonesia.
"Perlunya pemberesan masalah legalitas, keterampilan kerja serta adanya kontrak kerja. Ketegasan dan koordinasi yang baik dari pemimpin tertinggi, Menteri luar negeri, duta besar. Sehingga data sangat penting." sahutnya.
Dalam hal data dan optimalisasi teknologi informasi, KAJ telah mengembangkan sistem karya berbasis data yang dikenal dengan SAPA (Sistem Aplikasi Program Karya dan Anggaran). Aplikasi ini memasukan secara terperinci apa kegiatan, berapa peserta, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pendanaannya, sehingga semua kegiatan dapat terdata, terintegrasi dan terukur efektifitasnya.
Persoalan Pekerja Migran
Tentang masalah pekerja migran, Anies menambahkan pentingnya melibatkan aktivis atau LSM terkait yang lebih mengetahui kondisi di lapangan serta persoalan-persoalan riil yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia.
"Seringkali justru pemerintah terlewatkan tentang hal ini," katanya.
Christina Aryani, SE.,SH.,M.Hum sebagai anggota DPR Komisi 1 turut mendorong implementasi tegas UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Ia juga meminta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk terus mendata seluruh pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri guna mengurangi jumlah pekerja migran illegal.
Sebagai perempuan legislatif, dengan salah satu peran terkait urusan PMI ini, ia terlibat dalam peningkatan kualitas perlindungan WNI.
"Saya melakukan fungsi pengawasan dengan menghadiri rapat kerja dengan Kementerian luar negeri; melakukan fit and proper untuk jabatan Duta Besar. Di sini kami perlu memastikan dubes-dubes yang kita miliki mempunyai concern khusus terhadap perlindungan pekerja kita di luar negeri. Selain itu juga secara aktif melakukan rapat kerja dengan perwakilan luar negeri; town hall; kunjungan khusus serta diskusi publik," jelasnya dalam Webinar memperingati Hari Ibu yang diselenggarakan Sinergi Perempuan Indonesia (SPI) dan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Desember 2023.
Menyangkut kepedulian terhadap pekerja migran dan juga kekerasan Perdagangan Manusia, terdapat banyak tokoh yang selama ini berjuang untuk membantu korban pekerja migran.
Sr. Laurentina SDP, misalnya, yang dikenal dengan Sister Cargo menjalani misi kemanusiaan melawan praktik Human Trafficking yang masih menjadi persoalan besar saat ini.
Mengacu berita Sesawi.net, Sr. Laurentina asal Jawa Tengah mengawali karya saat bertugas mengelola asrama puteri di Maubessi, NTT. Di situlah ia mulai menaruh perhatian akan seluk beluk praktik perdagangan manusia sejak 2004 hingga saat ini.
Ia mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh Counter, Woman, Trafficking Commission Ikatan Biarawati Seluruh Indonesia, kini menjadi Gerakan Thalitakum Indonesia yang menjadi bagian dari Thalitakum Asia Pacific. Selain mengurusi jenazah-jenazah para pekerja migran yang dikirim dari luar negeri dengan berbagai penyebab kematiannya, Sr Laurentina bersama Sahabat Insan memberi perhatian pada pasien rumah sakit yang merawat orang-orang kecanduan narkoba dan sudah terinfeksi HIV-AIDS.
Tokoh lain adalah Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus, dikenal sebagai Romo Paschal yang membuka tabir kejahatan perdagangan manusia. Ia berjuang menolong dan membela hak-hak para korban perdagangan manusia.
Imam yang mengepalai Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) Keuskupan Pangkalpinang sempat mendapat perlakuan tak adil oleh apparat negara di Batam karena komitmennya dalam perlindungan korban perdagangan orang.
Berkaitan dengan meretas kekerasan dan perlindungan bagi kaum rentan, KAJ tengah mengembangkan program Gereja Ramah dikenal dengan Protokol Perlindungan Anak Dewasa Rentan (PPADR).
Program ini berfokus pada perlindungan terhadap para korban kekerasan seksual yang marak terjadi di masyarakat dan bagaimana secara bersama memberantas kekerasan seksual.
"Banyak orang tak paham bahwa kekerasan seksual justru terjadi di tempat-tempat yang seyogyanya aman seperti keluarga, universitas, sekolah bahkan rumah ibadah," jelas Guru besar Fakultas Hukum Univrsitas Indonesia Prof. Sulistyowati Irianto.Â
Memberantas Kemiskinan
Anies dalam closing statement mengemukakan bahwa rakyat menginginkan perubahan. Maka ia berjanji berjuang agar orangtua yang miskin dapat merasakan bantuan negara sehingga anak-anak memperoleh masa depan yang cerah. Ia akan mengutamakan kekuasaan yang welas asih, penghormatan pada kebhinekaan, persatuan, dan menjadikan Indonesia cerdas, sehat, sejahtera. Dalam hal ini komunitas-komunitas di akar rumput telah banyak melakukan gerakan-gerakan untuk kesejahteraan bersama dengan merangkul masyarakat.
Sebagai contoh Wanita Katolik RI (WKRI) DPD Jakarta memiliki tempat penitipan anak di wilayah Tangerang bagi para buruh yang bekerja. Tak seperti ibu-ibu karir yang bekerja di kota besar dan sanggup membayar baby sitter, maka WKRI membantu menjaga dan mengasuh anak-anak buruh saat ibu mereka bekerja.
Selain itu, WKRI juga memiliki program yang memberi pinjaman kepada para Perempuan sebagai modal untuk memulai usaha kecil mereka guna mendukung ekonomi keluarga.
Efi Darliana aktivis WKRI, seorang Apoteker lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah sosok yang mengembangkan apa yang dikenal sebagai Program Peningkatan Perempuan Usaha Kecil (PPUK), tepatnya di tahun 2007-2016.
PPUK merupakan salah satu kegiatan andalan ormas kemasyarakatan ini. Program ini dikembangkan untuk membantu mengangkat kemampuan perempuan dalam menjalankan usaha dengan tujuan utama meningkatkan ekonomi rumah tangga.
Anggota PPUK ini umumnya Perempuan non-Katolik yakni masyarakat sekitar paroki dimana cabang-cabang WK berada. Para Binaan mendapat bimbingan dan pendampingan berupa pemberian pinjaman modal tanpa bunga. Program ini sejalan dengan apa yang lazim dikenal sebagai usaha mikro ataupun UMKM.
"Tujuannya untuk memberdayakan seluruh usaha kecil secara perorangan maupun kelompok, juga mengupayakan keterpaduan cara berpikir dan bertindak dalam melakukan usaha serta mengembangkan kualitas usaha agar berdaya pikat. Binaan PPUK ini terbuka bagi semua perempuan baik katolik ataupun non katolik yang bersedia dibina/didampingi oleh anggota Wanita Katolik RI (di Ranting atau di Cabang)," jelasnya.
Adapun sitematika pemberian pinjaman PPUK sebagai berikut:
Binaan diberi modal dengan jumlah tertentu, dan disepakati untuk mengembalikan pinjaman dengan periode tertentu.
Misalnya, Rp.1.000.000-Rp.2.000.000, dikembalikan selama 20 minggu: sejumlah Rp.50.000 - Rp.100.000 per minggu + tabungan Rp.10.000 - 25.000 per minggu.
Indonesia Unggul
Terkait dengan gizi anak-anak, WKRI di berbagai cabang mempunyai program kemasyarakatan bekerjasama dengan RT dan RW setempat dalam memberikan vitamin, susu dan kacang hijau bagi balita. Bersamaan dengan itu juga memberikan pengobatan murah dan pemeriksaan Kesehatan bagi lansia dan balita secara berkesinambungan.
Sementara Ganjar membungkus debat dengan komitmen 3 janji: "taat kepada Tuhan, hukum, dan keadilan". Ia menyampaikan bahwa bangsa sering dikecewakan oleh para pemimpinya mulai dari fasilitas Kesehatan yang tak terpenuhi, pendidikan tidak inklusi, lapangan pekerjaan tak menjangkau banyak orang, stunting.
Ia berharap agar kekecewaan rakyat tidak terulang dan Ganjar menyerukan apa yang pernah dikatakan Joko Widodo saat berkampanye di tahun 2019, "Kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter, mempunyai rekam jejak melanggar HAM, kekerasan, dan masalah korupsi. Indonesia akan masuk era baru dimana tak ada satupun rakyat ditinggalkan, era gotong royong menuju Indonesia unggul."
(Mathilda AMW Birowo)Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
