Kepemimpinan Nasional Dalam Hakikat Demokrasi dan Tuntutan Global

MENUJU 1 ABAD WANITA KATOLIK RI 

Iman Kristiani membongkar tembok-tembok yang memisahkan, membongkar tembok tembok yang membedakan status sosial dan status apapun. Bekerja sama tanpa memandang segala macam latar belakang demi cita-cita yang sama membutuhkan kompetensi etis. Bukan sekedar keterampilan kompetensi. Kerja sama dan kompetensi etis itu adalah buah dari iman orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus, yang datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. (Homili Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo dalam Perayaan Ekaristi HUT WKRI ke 96)

Pengantar

Kepemimpinan sangat penting bagi keberlangsungan hidup bangsa dan merupakan peran strategis untuk mewujudkan cita-cita bersama. Secara teknis, kepemimpinan adalah kemampuan individu dalam memengaruhi dan memberdayakan potensi seluruh anggota organisasi guna mencapai tujuan bersama. 

Kepemimpinan Nasional dikatakan sebagai sebuah sistem, karena struktur dan kulturnya mengacu kepada implementasi wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Kepemimpinan nasional merupakan cerminan bagaimana kebijaksanaan nasional dan strategi dapat diterapkan secara selaras. Upaya-upaya dalam  mensinergikan perbedaan dan kemajemukan yang merupakan ciri bangsa Indonesia, saat ini menjadi fokus karena rentan terhadap konflik. Sebagai negara kesatuan (NKRI), hubungan antara pemimpin nasional pada pemerintahan pusat dan daerah tidak dapat dipisahkan, termasuk dalam hal ini adalah kemepimpinan pada organisasi-organisasi kemasyarakatan di akar rumput.  

WKRI berjuang bersama masyarakat akar rumput. Efi Darliana (kanan) mengembangkan program Pemberdayaan Perempuan Usaha Kecil (PPUK).

Proses demokrasi

Pada Era Reformasi gerakan perempuan bangkit kembali dengan keikutsertaan yang lebih besar dalam  merumuskan berbagai instrumen hukum terutama menyangkut HAM Perempuan & anak. Perempuan juga selalu terlibat sebagai kelompok penekan yang kritikal, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya capaian yang diraih, sekaligus pula persoalan yang tak kecil. Sebagai perbandingan, di USA pada tahun 1960-an banyak perempuan masuk sekolah hukum sebagai reaksi mahasiswi perempuan terhadap  hukum dan pengadilan yang kemudian melahirkan mazhab Feminist Jurisprudence (Prof. Sulistyowati Irianto, FH UI)

Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, proses demokrasi di Indonesia secara umum mengalami kemajuan signifikan. Partisipasi pemilih di Indonesia rata-rata mencapai 70 persen. Di lain pihak, kondisi kepemimpinan saat ini belum menunjukkan aspek tersebut, halmana dapat dilihat dari kualitas dan peran kepemimpinan yang belum mampu mengatasi persoalan-persoalan masyarakat di wilayah kedaulatannya. Tanggung jawab, etika, serta integritas kepemimpinan sangat berpengaruh pada situasi ekonomi, sosial dan budaya bangsa.

Wanita Katolik Republik Indonesia merupakan salah satu Ormas yang dimiliki oleh Gereja Katolik dan telah banyak berperan baik secara internal di lingkungan Gereja, maupun eksternal di masyarakat. Eksistensi Wanita Katolik RI dan keterlibatannya dalam membangun tata kehidupan bersama mengejawantahkan nilai-nilai moral yang telah ditahtakan oleh para pendahulu sejak organisasi ini dilahirkan dan terus dirawat hingga saat ini. "WKRI sebagai organisasi besar dan berusia hampir 100 tahun sudah saatnya semakin dikenal karyanya baik secara nasional ataupun internasional," diungkapkan Efi Darliana Tetrawati, aktivis lintas organisasi yang telah mengembangkan program andalan Pemberdayaan Perempuan Usaha Kecil (PPUK). 

Program ini sangat berperan terutama saat pandemi Covid 19, WKRI di tingkat ranting memberi pinjaman sekaligus pendampingan kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha rumahan mereka. Efi Darliana juga merupakan perwakilan Wanita Katolik RI yang berhasil memperoleh penghargaan Australia Awards Indonesia (AAI) 2021 untuk studi kepemimpinan di Deakin University, Melbourne Australia. 

Program AAI ini diikuti 27 pemimpin perempuan lintas organisasi berbasis keagamaan untuk menjalani pendidikan singkat kepemimpinan dan studi banding ke lembaga-lembaga semacam di Australia. Pesertanya diseleksi dari lebih 500-an pengaju, dan WKRI telah terlibat dalam program ini untuk 3 angkatan, penulis sendiri merupakan peserta pada angkatan pertama. Setelah selesai mengikuti kegiatan ini, para peserta wajib menyusun program kemasyarakatan dan melaksanakannya.

Efi Darliana (kiri) sebagai narasumber dalam forum Australia Awards Indonesia, 2023. Dokpri

Efi Darliana yang Sarjana Farmasi ITB dan lulusan Magister Management Prasetiya Mulya Business School, Jakarta ini mengatakan, sebagai alumni program Interfaith Women Leaders, ia memperoleh peluang untuk berjejaring dengan organisasi-organisasi wanita yang ada di Indonesia maupun Australia, bertukar ide dan gagasan. 

"Untuk dapat menarik anggota muda, Wanita Katolik RI harus konsisten sekaligus dinamis dan berkesinambungan dalam melakukan program-program. Ke dalam harus solid dan ke luar perlu melakukan kolaborasi dengan organisasi-organisasi relevan di dalam maupun luar negeri sehigga positioning organisasi semakin kuat sebagai organisasi yang berjuang bagi kesejahteraan dan keadilan kaum perempuan. Selain itu, aktif mengambil bagian nyata dalam Kepemimpinan dan Pembangunan nasional, misalnya dengan mengikuti ajang seleksi bagi pemimpin lembaga-lembaga publik serta partisipasi di forum nasional maupun internasional agar dapat turut memengaruhi kebijakan" tambah Efi Darliana yang juga seorang Apoteker.

Kesatuan gerak

Wanita Katolik RI sebagai wadah kesatuan gerak perempuan Katolik yang bersifat sosial aktif, mandiri; dalam menjalankan kehidupan berorganisasi berpedoman pada prinsip Solidaritas-Subsidiaritas, berlandaskan Ajaran Sosial Gereja, semangat perutusan dan sikap Asih-Asah-Asuh untuk mewujudkan visi dan misinya. Dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi-komunikasi di era digital yang luar biasa pesat sekarang ini, pribadi-pribadi cenderung menjadi individu serba bisa, tetapi  kondisi ini justru menjadi ancaman bagi Wanita Katolik RI yang seharusnya menghidupi nilai-nilai keutamaan warisan para pendahulu.

Mengutip Presiden Amerika ke 34 tentang kepemimpinan, bahwa kualitas tertinggi untuk kepemimpinan adalah integritas (Dwight D. Eisenhower). Wanita Katolik RI sebagai organisasi kemasyarakatan senior, salah satu pendiri KOWANI (Kongres Wanita Indonesia) perlu menunjukkan tindakan dan perbuatannya dilandasi pola pikir sesuai dengan philosofi Pancasila. 

Dalam kaitannya dengan pemilihan pimpinan baik di Pusat maupun di Daerah, maka aspek integritas berhubungan erat dengan hakikat berdemokrasi. Pada prinsipnya hakikat demokrasi mengandung arti kedaulatan rakyat dalam hal ini anggota, dimana anggota memegang kedaulatan penuh. Integritas pada dasarnya adalah kejujuran dan merupakan dasar kokoh bagi seorang pemimpin yang berdaulat. Meski pada kenyataannya seringkali kepopularan lebih 'menjual' ketimbang aspek kejujuran sebagaimana dikatakan seorang penulis dari Amerika H. Jakcson Brown, Jr, " Ingatlah bahwa apa yang benar tidak selalu popular, dan apa yang popular tidak selalu benar".

Kongres Wanita Katolik RI yang diselenggarakan setiap 5 tahun merupakan edukasi kepemimpinan nasional dimana salah satunya adalah memilih calon pemimpin tertinggi (Presidium) yang diajukan oleh cabang-cabang melalui DPD. Pemilihan dilakukan oleh para utusan dari berbagai daerah (DPD) secara langsung merupakan arena bagi partisipasi politik untuk memilih pemimpin ideal. 

Ideal di sini agak relatif dikarenakan dalam proses pemilihan yang berlangsung tak jarang para utusan kurang mengenal calon atau siapa yang akan mereka pilih. Peran Tim Pencalonan, kekuatan kampanye dan elit organisasi tentu memberi pengaruh kuat terutama dalam melakukan sosialisasi para calon terkait kompetensi dan rekam jejak.

 Kekuatan internal

Kho Hwie Hong, Wakil SekJen DPP Wanita Katolik RI dalam Konferda di Maumere, 2023. Dokpri

Salah satu tipe kepemimpinan ideal adalah Tipe Kepemimpinan Demokratis. Dalam memimpin, sosok ini melibatkan tim kerjanya, memberikan arahan yang efisien, juga mendorong adanya keikutsertaan bawahan dalam memberi masukan terhadap keputusan yang akan diambil. Kepemimpinan demokratis ditandai dengan adanya sistem pengembangan melalui pengambilan keputusan yang strategik.  

Dengan demikian, di bawah kepemimpinan demokratis akan terbentuk bawahan yang bermoral tinggi, mampu bekerja sama, mengandalkan kualitas kerja serta memiliki inisiatif tinggi. Pemimpin seperti ini lebih mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dasar utama dalam kepemimpinan demokratis adalah musyawarah, kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah dan terbentuknya iklim kerja yang kondusif.

Berbicara tentang kekuatan internal organisasi, kehadiran Kho Hwie Hong, Wakil Sekjen DPP Wanita Katolik RI pada kepengurusan saat ini, telah memberi nafas baru dalam kiprah kesekjenan yang sangat strategis bagi organisasi. Meski perannya lebih banyak di belakang layar, tetapi sangat menentukan dalam mengordinir internal DPP maupun dengan pihak eksternal yakni organisasi-organisasi mitra serta stakehoders lainnya. Dalam perhelatan Konferensi Daerah misalnya, Hwie Hong terjun langsung dan bertanggungjawab pada komunikasi antara DPP dan DPD terkait guna memastikan segala sesuatu berjalan baik dan lancar.

Transformasional

Tipe kepemimpinan lain yang dibutuhkan dalam kondisi saat ini dimana kemajuan teknologi informasi begitu pesat dan Indonesia yang menghadapi era Bonus Demografi, adalah Kepemimpinan Transformasional. Ciri-ciri kepemimpinan ini antara lain sebagai pembaharu, memberi teladan, mengharmoniskan lingkungan kerja, dan bertindak atas sistem nilai. 

Ada tiga aspek dalam Kepemimpinan Transformasional yaitu memiliki visi yang kuat serta mampu  meyakinkan dan membawa anggota untuk mencapainya; Power yaitu pengaruh, dan kemampuan untuk memperoleh dukungan; serta Kepercayaan diri untuk bertindak.  Kepemimpinan Transformasional diharapkan juga dapat menyambut tantangan global saat ini dimana persaingan sangat kuat dan adanya banjir informasi dari segenap penjuru.

Elly Kusumawati (kanan) dalam forum WUCWO, Asisi Italy 2023. Dokpri

Selain Efi Darliana Tetrawati yang memiliki pengalaman di tingkat akar rumput hingga forum internasional,  adalah Elly Kusumawati Handoko aktivis Perempuan dari Purwokerto. Ia merupakan salah satu pengurus DPP yang mengikuti Sidang Umum WUCWO (World Union of Catholic Women's Organisations) di Asisi, Italy pada Mei 2023. Terkait dengan isu-isu global, Elly berpendapat, "krisis pangan global merupakan akibat kerusakan lingkungan yang harus diatasi sebagaimana ditegaskan dalam Ensiklik Laudato Si. 

Disamping itu juga komitmen terhadap pembinaan dan pendampingan bagi kaum muda sebagai kader-kader gereja agar berpeduli pada masalah buruh migran dan pengungsi." Untuk itu, kader-kader pemimpin nasional harus disiapkan secara matang dan terstruktur untuk mengemban amanah para anggota dan pemangku kepentingan. Edukasi politik perlu terus menerus digerakan agar organisasi yang akan berusia 1 abad ini tak terbawa eforia politik yang seringkali menyesatkan.

Elly Kusumawati yang selama 2 periode memimpin DPD Purwokerto menanggapi tantangan global saat ini terkait dengan radikalisme, cybercrime, human trafficking dan masalah ekologi serta literasi teknologi. "Peluang yang ada adalah membangun jejaring, kerjasama antar organisasi wanita maupun pihak-pihak terkait yang lain baik dilingkup gereja maupun masyarakat juga pemerintahan," jelasnya. Adapun solusi menurut ibu seorang putera ini adalah peningkatan kualitas SDM di semua jenjang, kemampuan anggota dalam berbagai bidang, serta menekankan pentingnya penghayatan filosofi organisasi dan spiritualitas Injili. 

Efi Darliana, Kho Hwie Hong, dan Elly Kusumawati merupakan tiga puteri terbaik yang diajukan melalui Dewan Pengurus Daerah (DPD) dalam seleksi kepemimpinan tingkat nasional Dewan Pengurus Pusat (DPP) pada Kongres Wanita Katolik RI XXI Oktober 2023 di Jakarta. Electus est optimus dux secundum Dei valuntatem (Biarlah terpilih pemimpin terbaik menurut kehendak Allah)

(Mathilda AMW Birowo, Ikatan Alumni Lemhannas RI/PPRA LXIV)