Presiden Baru dan Tantangan Geopolitik Indonesia

Tentu saja sulit memetakan arah perpolitikan di masa awal jabatan. Realisasi janji-janji politik di masa 100 hari kepemimpinan akan menghiasi berita televisi dan media sosial. 

Terutama janji makan siang gratis yang sudah terlanjur memasuki alam bawah sadar masyarakat kelas menengah ke bawah. Anggaran yang digelontorkan memungkinkan munculnya polemik baru dalam masyarakat.

Selain itu, isu keberlanjutan berbagai proyek peninggalan presiden Jokowi selayaknya diperhitungkan. Rakyat ingin memastikan apakah arah kebijakan Prabowo-Gibran condong melanjutkan program masa lalu atau mengedepankan kemajuan ekonomi secara merata. 

Sekilas melihat, Indonesia di bawah kekuasaan Prabowo menampilkan peta geopolitik berbeda. Penunjukan beberapa staf khusus presiden menimbulkan tanda tanya akan blueprint ekonomi dalam negeri. 

Akankah hasil alam Indonesia mampu mensejahterakan rakyat, atau mungkinkah arah investasi hasil tambang kembali dinikmati segelintir orang pemegang kekuasaan?

Hasil alam Indonesia sudah seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan perkembangan teknologi dan investasi. Dalam hal ini, ketergantungan Indonesia pada dunia perlahan dikurangi.

Pembangunan infrastruktur sebaiknya dirumuskan kembali. Stafsus kepresidenan jangan sampai sekedar hiasan belaka. Mereka hendaknya melakukan kajian dan analisa mendalam tentang arah infrastruktur dengan skema anggaran negara.

Perkembangan teknologi dan investasi sulit diwujudkan jika masih mengandalkan negara asing. Indonesia harus lebih cerdik memanfaatkan unsur alam sebagai sumber kekuatan bangsa. 

Jangan sampai hasil alam terus dikeruk asing, sementara rakyat menikmati ekosistem alam yang rusak.  Di era kepemimpinan Jokowi, isu tambang mencuat dan persentase kerusakan alam meningkat.

Bagaimana dengan isu kesejahteraan rakyat?

Media The Conversation mengeluarkan headline berjudul "Jokowi was once seen as Indonesia's 'new hope'. Instead, he leaves a legacy of democratic backsliding". Gambaran ketenaran Jokowi dengan slogan "blusukan" berhasil menghipnotis warga kelas menengah ke bawah. 

Di akhir masa jabatan Jokowi, media internasional menyorot isu dalam negeri Indonesia. Terlebih pada aspek korupsi dan pelemahan hukum.