Masyarakat difasilitasi dengan ilmu pengetahuan yang relevan untuk membangun dan mengembangkan daerah setempat. Kedepannya, arus urbanisasi menurun karena tingkat keilmuan yang dibutuhkan terwakili oleh penduduk.
Laboratorium dibangun, pabrik-pabrik ramah lingkungan dan industri berkelas dikembangkan sehingga daya serap tenaga kerja seimbang dengan sumber daya manusia setempat.
Pun demikian, area pinggiran laut dengan potensi kelautan dan kemaritiman diarahkan untuk belajar hal-hal yang memang sejatinya dibutuhkan pada kawasan setempat.
Jika demikian, kurikulum yang didesain mengikuti konteks kebutuhan daerah dan fasilitas penunjang juga mengarah pada potensi  output kekayaan alam di sekitarnya.
Kebijakan-kebijakan ini berawal dari pusat dan berakhir di daerah. Singkronisasi kurikulum pusat dan daerah tidak hanya berbuah pada literasi, namun juga akselerasi sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.
Ya, meningkatkan literasi antar provinsi dimulai dengan blueprint kebijakan yang tepat, terarah, dan visioner. Isi kurikulum harus dibedah, dipangkas, dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H