Pengungsi Rohingya, Dimana Peran Pemerintah Pusat?

Banyak kalangan yang bertanya-tanya kenapa kapal-kapal asing begitu mudahnya masuk ke peraian Indonesia, khususnya di berbagai kawasan perairan Aceh. 

Apakah tidak ada pengawalan di perbatasan laut atau ada unsur kesengajaan disana?

UNHCR selaku organisasi yang bertanggung jawab akan arus imigran asing memiliki peran untuk menjembatani konflik manusia perahu dan masyarakat lokal. 

Banyak informasi yang beredar akan perilaku negatif Rohingya di media sosial. Diantaranya ada yang benar dan tentunya banyak yang harus difilter. 

Menfilter informasi yang tidak benar di tengah arus informasi yang begitu masif tidaklah mudah. Semua orang bisa dengan mudah mempublikasi video ke berbagai macam media sosial dengan polesan pesan yang tidak sepenuhnya menggambarkan keadaan di lapangan. 

Makanya, memilah informasi yang benar layaknya menjaring ikan di laut. Kadangkala ada "hiu" besar yang siap mengancam kapan saja. 

Masyarakat sulit menentukan sikap di tengah kekhawatiran akan keamanan dan kenyamanan. Kehadiran pemerintah pusat semestinya berwujud dalam kebijakan yang tidak tumpang tindih.

Relokasi penampungan sementara dan status pengungsi Rohingya sudah sewajarnya dipikirkan secara struktural. Pemerintah perlu bertidak tegas dengan sikap dan arahan yang jelas agar masyarakat tahu harus bersikap.

Penolakan akan arus pengungsi Rohingya oleh masyarakat boleh jadi menjadi gambaran akan ketidakmampuan pemerintah dalam memproteksi keamanan laut Indonesia.

Jika gelombang manusia perahu terus datang sementara kebijakan pemerintah tidak memperlihatkan kejelasan, siapa yang kemudian menanggung beban moral kemanusiaan?