Benarkah Guru Honorer Tidak Diperlukan?

Permasalahan honorer selalu hangat diperbincangkan. Dari dilema pengangkatan, sampai pengabdian yang berujung pada ketidakpastian. 

Merujuk pada data detik.com (26 Desember 2022), Indonesia masih kekurangan sekitar 1.3 juta guru hingga 2024, sementara data guru honorer mendekati angka 1 jutaan. 

Jika melihat fakta di lapangan, guru honorer memiliki beban mengajar yang tak kalah besar dibandingkan guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Nyatanya, kesejahteraan jarang berpihak pada guru honorer. Selain gaji serampangan yang cairnya tidak jelas, jumlah yang diterima juga seakan tidak manusiawi. 

Saya punya seorang teman yang dulunya berstatus guru honorer, gaji yang ia terima sekitar 300 ribu per tiga bulan. Itu dulu ya, sekitar 7-10 tahun yang lalu.

Akibatnya, ia harus berhutang untuk sekedar mengisi bensin ketika harus menuju ke sekolah. Lambat laun, ia terpaksa mencari kerja sampingan agar tidak besar pasak daripada tiang. 

Untungnya, setelah lebih 5 kali mencoba, ia berhasil lulus menjadi guru berstatus PNS dan kini mengajar di salah satu sekolah dengan gaji yang jelas.

Mereka yang beruntung diangkat menjadi guru PNS jumlahnya sangat sedikit. Bahkan, jika dikalkulasi secara masif, status guru honorer di lapangan benar-benar HOROR.

Apa Solusi untuk Guru Honorer?

Untuk menutupi ketimpangan guru, apa solusi yang seharusnya layak dilakukan pemerintah?

Pemerintah memang tidak sanggup menggaji seluruh guru honorer dengan jumlah yang layak. Itu adalah fakta! Namun, dengan jumlah guru PNS saat ini, bukankah kebutuhan akan guru honorer sebuah keniscayaan?

Artinya, dilema kekurangan guru dan ketidakmampuan pemerintah menggaji guru jika semua harus diangkat menjadi PNS perlu dipikirkan dengan cermat. 

Kalaupun pemerintah tidak sanggup membiayai semua guru honorer, apakah mereka sepatutnya dihilangkan saja? jika begitu, maka ada baiknya mencarikan solusi yang lebih masuk akal.

Banyak guru yang berstatus honorer telah mengabdi puluhan tahun dengan gaji sangat minim. Kebanyakan mereka berharap untuk kemudian berubah status menjadi guru PNS, sehingga ada kejelasan gaji yang diterima perbulan. Tentu saja ini tidak mudah dilakukan dalam waktu relatif singkat! 

Rasio Guru dan Murid

Idealnya, rasio guru dan murid bisa dipetakan dengan baik. Misalnya, dalam aspek pemahaman materi, satu guru mengajar 20 siswa lebih baik ketimbang 1 berbanding 30.

Realitanya, semakin banyak murid di sebuah sekolah, maka berbanding lurus dengan kesiapan sekolah untuk menunjang proses belajar mengajar. Tidak semua sekolah mampu secara teroganisir menyiapkan ruang belajar yang ideal untuk menfasilitasi pengajaran berkualitas.

Pahitnya lagi, kualitas sekolah juga berdampak pada kuantitas murid. Sekolah dengan embel-embel unggul, model, percontohan kerap mengundang banyak siswa. Sebaliknya, banyak sekolah di perkampungan malah kekurangan murid. 

Apa yang terjadi kemudian? faktor kualitas belajar terabaikan! jumlah murid dalam satu ruangan bisa melebihi daya jangkau seorang guru. Ini bermakna, jika jumlah siswa lebih sedikit dalam satu ruang, jumlah guru yang dibutuhkan jelas lebih banyak. 

Oleh karenanya, secara perhitungan ekonomi, lebih baik memiliki banyak siswa dalam satu ruang yang besar. Guru yang dibutuhkan tidak perlu banyak dan uang untuk membayar guru juga lebih sedikit. 

Daya tampung sekolah bisa saja melebihi kapasitas kemampuan sekolah dalam 'mencerdaskan' anak didik. Wajar saja, walaupun sekolah unggul sekalipun, hanya kelas inti saja yang kualitasnya terjamin.

Beban Mengajar Guru Honorer dan Sistem Penggajian

kebutuhan akan guru non-PNS tidak bisa dielakkan terlebih pada sekolah yang jumlah siswanya membludak. Kalau saja beban mengajar dilimpahkan semua pada guru berstatus PNS, boleh jadi kualitas mengajar jauh dari nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

Nah, bayangkan saja jika seorang guru honorer berstatus sudah menikah dan punya dua anak, sementara gaji yang diterima hanya ratusan ribu. Bukankah itu seperti kerja paksa?

Anggaplah kebutuhan rumah tangga 1.5 jutaan perbulan, lalu gaji mengajar hanya 500 ribu per bulan. Bagaimana cara guru honorer hidup dengan layak untuk siap mengajar setiap hari?

Oleh sebab itu, sangat wajar jika guru honorer nyambi untuk menutupi kebutuhan hidup. Tentu saja hal ini berdampak pada kualitas mengajar di sekolah. Maknanya, menggaji guru secara tidak layak jelas berefek pada kualitas murid.

Kalau saja pemerintah serius, kenapa tidak memikirkan sumber dana untuk menaikkan gaji guru honorer. Misalnya, pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan dana dengan jumlah yang sudah dikalkulasi tepat sasaran.

Setiap provinsi memiliki jumlah kebutuhan guru berbeda. Sumber anggaran yang berasal dari pemerintah daerah boleh jadi diperhitungkan dengan kemampuan anggaran daerah setempat. 

Jadi, gaji guru honorer sebaiknya dianalisa berdasarkan beban mengajar setiap minggu dan tanggung jawab yang diberikan. Dengan cara ini, guru honorer tidak menerima jumlah gaji yang sama karena beban mengajar yang disesuaikan.

Namun dari itu, pemerintah perlu memetakan kebutuhan guru maksimal di seluruh daerah dengan memproyeksi rata-rata jumlah murid pertahunnya di setiap sekolah. 

Pendataan guru honorer juga idealnya melibatkan unsur dinas pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Apa tujuannya? agar tidak ada ketimpangan data antara pusat dan daerah. 

Data guru honorer yang sudah benar dimasukkan ke dalam sistem atau aplikasi yang bisa diakses oleh setiap guru honorer. Intinya, setiap guru honorer yang statusnya sah wajib terekam dalam sistem.

Nah, para guru honorer ini juga diharuskan untuk mengisi jumlah mata pelajaran yang diasuh, jam mengajar per minggu dan data beban tugas lain yang dikerjakan. Siapa yang dipercayakan untuk memasukkan data ini ke sistem? alangkah baiknya dilakukan oleh operator sekolah.

Agar data ini tidak dimainkan, setiap sebulan sekali harus ada tim yang memonitor ke sekolah untuk mengecek apakah data yang sudah masuk ke sistem benar adanya. Setelah data diyakini valid, maka kunci aplikasi dilakukan oleh pusat sehingga data tidak bisa diubah oleh siapapun.

Di lapangan, tidak sedikit guru PNS yang memanfaatkan guru honorer. Akhirnya, yang merasa kewalahan adalah mereka yang bergaji sedikit. Sementara itu, guru PNS merasa 'diselamatkan'. Walaupun memang, kasus seperti ini tidak terdeteksi karena ditutupi oleh oknum guru yang melakukannya.

Dengan data dalam sistem aplikasi yang terupdate secara berkala, pemerintah daerah dan pusat sekaligus dinas pendidikan bisa memantau beban mengajar setiap guru honorer dan membandingkan dengan beban mengajar guru PNS di sekolah yang sama.

Pelatihan Berkala

Untuk menjaga kualitas guru honorer, pemerintah pusat perlu mengganggarkan dana pelatihan yang layak. Dana ini bisa dipakai untuk menambah wawasan guru honorer dalam hal pedagogi, kurikulum dan pemanfaatan teknologi ketika mengajar.

Guru honorer selayaknya diperlakukan sama dalam hal kualitas keilmuan. Jika guru PNS berhak mengikuti pelatihan, maka guru honorer juga diikutsertakan. 

Baik guru PNS ataupun honorer sewajarnya diberikan akses untuk menambah wawasan bidang keilmuan dan pengajaran. Pelatihan berkala boleh berbentuk kolaboratif antar guru junior dan senior.

Misalnya, sekolah menganalisa terlebih dahulu kebutuhan pelatihan jenis apa dan pada bidang studi mana. Kemudian, guru yang diutus mengakomodir jumlah guru PNS dan honorer di sekolah tersebut sesuai target pelatihan yang diharapkan.

Kualitas murid berada di tangan guru berkualitas. Jika guru yang mengikuti pelatihan hanya guru-guru yang sama, maka kualitas yang dihasilkan juga rendah.

Guru honorer sangat wajar untuk diperlakukan sama dalam hal pendapatan, pelatihan dan pengembangan karir. Dengan perlakuan yang sama, kualitas sekolah mampu dipertahankan.