Anggaplah kebutuhan rumah tangga 1.5 jutaan perbulan, lalu gaji mengajar hanya 500 ribu per bulan. Bagaimana cara guru honorer hidup dengan layak untuk siap mengajar setiap hari?
Oleh sebab itu, sangat wajar jika guru honorer nyambi untuk menutupi kebutuhan hidup. Tentu saja hal ini berdampak pada kualitas mengajar di sekolah. Maknanya, menggaji guru secara tidak layak jelas berefek pada kualitas murid.
Kalau saja pemerintah serius, kenapa tidak memikirkan sumber dana untuk menaikkan gaji guru honorer. Misalnya, pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan dana dengan jumlah yang sudah dikalkulasi tepat sasaran.
Setiap provinsi memiliki jumlah kebutuhan guru berbeda. Sumber anggaran yang berasal dari pemerintah daerah boleh jadi diperhitungkan dengan kemampuan anggaran daerah setempat.Â
Jadi, gaji guru honorer sebaiknya dianalisa berdasarkan beban mengajar setiap minggu dan tanggung jawab yang diberikan. Dengan cara ini, guru honorer tidak menerima jumlah gaji yang sama karena beban mengajar yang disesuaikan.
Namun dari itu, pemerintah perlu memetakan kebutuhan guru maksimal di seluruh daerah dengan memproyeksi rata-rata jumlah murid pertahunnya di setiap sekolah.Â
Pendataan guru honorer juga idealnya melibatkan unsur dinas pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Apa tujuannya? agar tidak ada ketimpangan data antara pusat dan daerah.Â
Data guru honorer yang sudah benar dimasukkan ke dalam sistem atau aplikasi yang bisa diakses oleh setiap guru honorer. Intinya, setiap guru honorer yang statusnya sah wajib terekam dalam sistem.
Nah, para guru honorer ini juga diharuskan untuk mengisi jumlah mata pelajaran yang diasuh, jam mengajar per minggu dan data beban tugas lain yang dikerjakan. Siapa yang dipercayakan untuk memasukkan data ini ke sistem? alangkah baiknya dilakukan oleh operator sekolah.
Agar data ini tidak dimainkan, setiap sebulan sekali harus ada tim yang memonitor ke sekolah untuk mengecek apakah data yang sudah masuk ke sistem benar adanya. Setelah data diyakini valid, maka kunci aplikasi dilakukan oleh pusat sehingga data tidak bisa diubah oleh siapapun.
Di lapangan, tidak sedikit guru PNS yang memanfaatkan guru honorer. Akhirnya, yang merasa kewalahan adalah mereka yang bergaji sedikit. Sementara itu, guru PNS merasa 'diselamatkan'. Walaupun memang, kasus seperti ini tidak terdeteksi karena ditutupi oleh oknum guru yang melakukannya.
