SIM Seumur Hidup dan Laka Lantas, Mempermudah atau Menyusahkan?

Dalam konteks kesehatan, penerbitan SIM seumur hidup memperparah keadaan. Tujuan mempermudah terkesan benar, namun imbas pada lingkungan tidak bisa dielakkan. 

Di Jepang, penerbitan SIM untuk mereka yang berumur diperketat. Ada 5.6 juta pengendara berumur 75 tahun ke atas di Jepang pada tahun 2018. Kecelakaan fatal sebanyak 15% di Jepang terjadi karena ulah pengendara lanjut usia. Alhasil, lebih dari 400 ribu warga Jepang usia 65 ke atas menyerahkan SIM mereka ke polisi pada tahun 2018. [baca di sini].

Penelitian berjudul "ANALYSIS OF THE CAUSES OF DEATH IN INDONESIA DUE TO ACCIDENT BASED ON THE SAMPLE REGISTRATION SYSTEM FROM 2014 TO 2016" memaparkan tiga tipe kecelakaan paling umum, yaitu: kendaraan bermotor, pejalan kaki, dan mobil. [baca di sini]

Kategori umur korban kecelakaan terbanyak adalah 15-30 tahun dan wilayah paling sering terjadi kecelakaan didominasi oleh kawasan Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jakarta Utara. 

Semua kawasan ini tergolong level padat lalu lintas, dimana kenaikan jumlah volume kendaraan berkontrbusi aktif pada jumlah korban kecelakaan.

Tabel penyebab kematian| sumber penelitian Fakultas Kesehatan Publik, Universitas Indonesia tahun 2020.

Dari tabel di atas, kita bisa melihat dengan jelas bahwa kecelakaan lalu lintas masuk pada 10 penyebab kematian setiap tahunnya, dari 2014 ke 2016. 

Apa implikasi yang bisa dipelajari? 

Pertama, ada keterkaitan antara jumlah kendaraan dan korban kecelakaan setiap tahunnya. Kedua, korban kecelakaan yang rata-rata berumur di bawah 30 memberi asumsi akan pola berkendaraan di jalan. Ketiga, terdapat korelasi antara penerbitan SIM dan peningkatan jumlah korban laka lantas.

Dengan data di atas, setidaknya perlu ada kajian lebih dalam tentang kebijakan penambahan angka kendaraan pribadi pada wilayah dengan jumlah penduduk padat. Selanjutnya, pihak yang bertanggung jawab perlu merumuskan aturan berkendaraan dan pemberlakuan ijin mengemudi merujuk pada kelayakan umur. 

Di samping itu, pemerintah sejatinya perlu meninjau kembali aturan penetapan pembatasan jumlah kendaraan untuk setiap keluarga dan merumuskan kebijakan yang sejalan dengan penerbitan SIM.