Kenapa target harus jelas? karena Indonesia ini luas dan harus terhubung dengan target cepat. Kalau tender proyek BTS 4G saja bisa dengan mudah dikorupsi, gimana mau terhubung cepat?
Makanya, jabatan menteri jangan dipergunakan untuk uji coba. Calon-calon menteri seharusnya diisi orang cerdas, terbukti secara kapasitas, dan siap memimpin dengan intergritas.
Dimana dan bagaimana cara mendapatkan calon cerdas? ya, seleksi dengan ketat dan jangan pakai sistem tunjuk. Buka secara terang terangan ke publik siapa saja calon, latar belakang, dan sediakan ruang untuk memaparkan visi misi.
Masyarakat sekarang sudah cerdas menilai. Ruang publik memang seharusnya dipergunakan untuk transfer informasi. Stasiun televisi perlu disponsori untuk menyebarluaskan kecerdasan berupa uji kelayakan visi misi calon menteri.
Siapa pun berhak menyalonkan diri, terlepas latar belakang partai politik atau kepakaran. Kalau tidak seperti ini, maka sulit menebak kemana arah kemajuan bernegara. Bukankah akses informasi harus terbuka?
Mempersempit arus korupsi
Apapun jabatannya, semua posisi rawan terjadi korupsi. Apalagi, dengan sistem tender milyaran atau bahkan trilyunan, niat buruk mudah hinggap pasa siapa saja.
Mengubah sistem tender secara terbuka mungkin saja bisa mempersempit niat pelaku. Misalnya, semua proyek berupa tender wajib dipublikasi ke publik selama 1-2 minggu pada website kementerian terkait, lalu biarkan publik menilai.
Berikan waktu 1-2 minggu bagi publik untuk meninjau, menganalisa, dan memberi saran. Pada tahap selanjutnya, saran dan pendapat bermanfaat dipertimbangkan oleh tim ahli kementerian sebelum keputusan akhir dibuat.
Intinya, proses tender uang negara jangan dibuat tertutup untuk kalangan kementerian saja. Publik harus dibuat cerdas dengan keterbukaan informasi. Di luar sana, ada anak bangsa yang cerdas dan mampu menganalisa. Manfaatkan teknologi untuk kemajuan bangsa secara terukur dan efisien.
Arus korupsi akan tetap mengalir deras manakala sistem informasi sengaja ditutup. Kalau publik sudah memiliki akses untuk melihat kerja para menteri, bukankah akan jelas terlihat mana yang pintar dan mana yang punya kapasitas bekerja?
Pertanyaannya, beranikah Kominfo membuka akses informasi ke publik ? jika tidak, berarti ada sesuatu yang disembunyikan dengan tujuan-tujuan tertentu.
