Pada sebuah artikel yang saya baca di Katadata.co.id berjudul “Utang Pemerintah Membengkak Jadi Rp 6.900 Triliun di Akhir Tahun 2021”, diketahui bahwa utang Pemerintah hingga akhir tahun 2021 yang lalu sudah mencapai Rp 6.908,87 triliun.
Selain itu, diketahui juga bahwa rasio utang Pemerintah tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun lalu telah meningkat hingga 41 persen. Setelah membaca itu, tanggapanku adalah “Hmm.. dikit lagi 7000 tuh”.
Jauh sebelum artikel itu terbit, sebenarnya sudah ada banyak sekali media yang menyoroti pembengkakan utang Pemerintah tersebut yang terjadi hampir sepanjang Presiden Joko Widodo memegang kendali Pemerintahan sejak tahun 2014 yang lalu.
Sudah banyak juga tokoh publik yang menyoroti hal ini dan membahasnya dalam berbagai forum atau artikel. Sebagian dari mereka mengkritik tajam dan mendesak pemerintah untuk segera membenahi kondisi keuangannya agar lebih sehat.
Sebagian lainnya, seperti yang berasal dari partai pendukung Pemerintah atau pejabat di instansi Pemerintahan berpendapat bahwa utang itu masih aman dan memang dibutuhkan terutama untuk pembangunan infrastruktur.
Persoalan ini pun juga beberapa kali sempat menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial. Sebagian dari mereka mendukung pemerintah untuk berutang asalkan “produktif” dan sebagian lainnya mengkritik tajam.
Dalam beberapa kesempatan, bahkan hal ini sering berujung perdebatan panas. Terutama ketika ada yang mengungkit janji pak Jokowi yang katanya “tidak perlu ngutang” karena “uangnya ada”, jika terpilih menjadi presiden pada pemilu tahun 2014 yang lalu.
Meski dihujani oleh kritikan tajam dari berbagai penjuru, Pemerintah sepertinya masih enjoy dengan jumlah utang yang ditanggungnya itu dengan dalih “masih aman”. Ibu menteri keuangan kita juga masih pede bahwa suatu hari “kita” bisa melunasi utang itu.
Optimisme ini pun terpancar ketika pemerintah kembali berniat menambah utangnya untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang konon katanya akan sepenuhnya dibiayai swasta tetapi ternyata akhirnya pakai APBN juga.
Tidak berhenti sampai di situ, bahkan Pemerintah juga berniat tambah utang lagi demi membiayai proyek IKN yang katanya tadinya tidak akan pakai APBN. Eeh ternyata nasibnya malah sama seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Di tengah situasi ekonomi Indonesia yang sedang sulit dan kondisi keuangan negara yang sedang menipis karena terhantam pandemi selama hampir dua tahun ini yang bahkan sampai sekarang entah kenapa masih belum kelar-kelar.
Melihat semua kenyataan ini, tentunya kita sebagai rakyat jelata meskipun tidak sepintar mereka-mereka yang berada di Istana dan Senayan juga paham bahwa negara ini sedang dalam masalah yang mungkin sudah sangat gawat.
Jadi tentu saja ada sebagian kecil dari diri kita yang ingin sekali mengatakan kepada Pemerintah “Hei... pak, bu, ngurus negara yang bener dong”. Walaupun itu akhirnya hanya sekedar menjadi percakapan bapak-bapak di warung kopi.
Karena kalau membicarakan hal ini di platform daring, ujung-ujungnya pasti akan diserang dengan berbagai pertanyaan pelik seperti berikut:
“Emangnya kamu siapa?”
“Emangnya loe yang bayar utang negara?”
“Kontribusimu buat negara apa haaaah?”
“Semua udah ada yang ngurus kok”
“Udah bayar cicilan belomm?”
“sok tahu loeee”
“Loe aja yang jadi presiden sanah!”
“Yaudah gak usah lewat tol loe, kan dibikinnya pake utang”, dan lain sebagainya.
Pertanyaan tersulit adalah ketika kita disuruh membandingkan utang negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, atau Korea sebelum membicarakan utang yang dimiliki Indonesia. Berat juga ya gan...
Perlu diingat bahwa utang-utang pemerintah itu juga secara tidak langsung kita semua rakyat Indonesia yang menanggungnya bukan Pemerintah seorang, jadi kita layak mengkhawatirkan utang yang mencapai ribuan triliun itu.
Ketika Pemerintah sudah mulai kesulitan mencari pendapatan demi melunasi utangnya pasti ujung-ujungnya rakyat juga yang dikorbankan. Misalnya dengan menaikkan pajak atau memotong anggaran di berbagai sektor penting lainnya.
Kondisi keuangan Pemerintah yang buruk juga bisa berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Kondisi ekonomi kita bisa terguncang dan menyebabkan harga barang-barang naik signifikan seperti yang sudah pernah kita alami di masa lalu.
Sumber keuangan atau dompet negara adalah rakyatnya sendiri. Oleh karena itu kita layak marah kalau para pejabat kita mengelola uang negara secara ugal-ugalan. Jangan sampai Pemerintah jadi beban untuk rakyatnya sendiri.
Lagi pula sebagian infrastruktur yang dibangun Pemerintah itu tidak gratis dan sebagian besar bukan ditujukan untuk pelayanan publik tetapi bisnis. Padahal itu dibiayai dari uang pajak kita, jadi apanya yang untuk rakyat.
Tapi emm... semoga saja aku salah. Semoga yang dikatakan Pemerintah benar, kita harus yakin bahwa utang segunung itu pasti mampu kita lunasi (kayaknya sih, gak tahu berapa tahun).
