DPT pada Pemilu 2024 nanti  ada 204, 8 juta. Ada 3 (tiga) besar yang menjadi titik paling sentral dan terbanyak yaitu Jawa Barat (35, 7 juta), Jawa Timur (31, 4 juta) dan Jawa Tengah (28, 2 juta). Pada luar Jawa akan saling memperebutkan dengan DPT terbesar ke-4 dan ke-5 yaitu Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Sekali lagi tanpa mengecilkan daerah lain. Berdasarkan data tolak ukur kemenangan ada di daerah tersebut. Sampai saat ini Jatim masih menjadi kunci dan rebutan semua Bacapres. Bahkan Gubernur Jatim menjadi artis dan seolah memiliki magnet kuat untuk diperebutkan. Dinggap paket komplit.
NU dan MU merupakan ormas terbesar di Indonesia. Walaupun secara kelembagaan bukan dan tidak ada kaitannya dalam politik praktis. Akan tetapi, bagian orang-orang yang ada di dalam kelembagaan juga tetap sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih. Apalagi bagian orang-orang tersebut juga menyebar di semua Parpol. Dalam setiap kontestasi kedua ormas tersebut selalu menjadi bagian tolak ukur untuk meraih basis masa dan tolak ukur untuk bisa menang dan tidaknya.
Hambatan
Saling kampanye terselubung dan kamuflase tampak ada indikasi dari semua Bacapres dilakukan. Walaupun semua dikemas dalam acara silaturahmi dan safari politik. Pihak yang dekat dengan aparat dan pejabat pemerintah tampak ada akses lebih diberikan keuntungan. Untuk membedakan kegiatan dari pejabat negara saat masih kerja dan tidak memang tipis tolak ukurnya. Hal ini memang ruang  bagi Bawaslu untuk mengawasi mereka. Jika ada indikasi pelanggaran, Bawaslu harus tegas. Netral dan tidak tebang pilih. Minimal ada warning dan teguran agar mereka yang terduga adanya pelanggaran ada evaluasi diri.
Dalam Putusan MK No.65/PUU-XXI/Tahun 2023 tentang tempat kampanye. Khusus tempat ibadah mutlak tidak diperbolehkan. Akan tetapi, pada redaksional "fasilitas pemerintah dan pendidikan" MK memberikan pengecualian dibolehkan asalkan ada izin dari pihak yang berwenang. Pada fase inilah juga belum ada jaminan jika pihak yang memiliki otoritas kewenangan memberikan izin sudah terkotak-kotak antara pihak pemerintah dan di luar pemerintah. Khususnya berkaitan dengan fasilitas pemerintah. Pada domain kampus masih ada optimisme soalnya masih ada gerakan dan pengawalan mahasiswa untuk mengawal proses tersebut.
Politik SARA dan intimidasi menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi di Indonesia agar dapat dihindari dan bahkan dihilangkan. Semua warga negara otomatis memang mutlak memiliki identitas soal SARA. Akan tetapi, dalam praktek dan penerapan masih ada tarik ukur dan salah memahaminya. Menjadi konsekuensi logis dan natural saat adanya unity in diversity menjadi aset kekayaan bangsa. Ini memang format dari amandemen II konstitusi (Pasal 36A) akan keberagaman NKRI. Semua pihak harus mawas diri dan paham waktu dan tempat saat pengejawantahan adanya identitas warga negara itu yang didapatkan bahkan sejak lahir.
Visi dan Misi
Penguatan sistem presidensial dan strong leadership memang terletak pada figur Presiden. Tanpa mengesampingkan adanya Wakil Presiden. Format konstitusi (Pasal 4 UUD 1945) dan arah ketatanegaraan serta politik Indonesia memang negara akan dibawa kemana akan terlihat dari kualitas dan kapasitas dari figur Presiden. Ini penting menjadi pemahaman bersama. Agar masyarakat tidak salah pilih. Demi terpilihnya Presiden yang paham tujuan bernegara (Alenia IV UUD 1945).
Kalau kita cermati bersama soal paradigma penegakan hukum masih lemah. Pemberantasan korupsi belum tersentuh. Semua Bacapres belum banyak memberikan gagasan bernegara soal itu. Semua masih hambar. Padahal ini yang ditunggu oleh publik. Itu kelemahan yang dialami. Walaupun proses kampanye belum dimulai. Sebagian kampus sudah memberikan ruang bagi mereka. Itulah momentum bagi Bacapres untuk memberikan keyakinan pada publik. Adanya penguatan penegakan hukum. Baik regulasi dan sistem.
Visi dan misi idealnya memang oleh KPU akan diminta dan bersamaan akan ditetapkan saat resmi adanya Capres dan Cawapres diumumkan KPU. Visi dan misi dapat diakses dan dilihat publik bahkan dapat dikuliti untuk mengukur kualitas mereka. Dalam pandangan Penulis, tanpa menafikan bidang lain. Pada bidang hukum memang harus menjadi skala utama dan prioritas pertama. Hukum adalah fondasi atas semua kebijakan lahir dan berawal. Pada titik ini penting untuk mengukur arah barometer bangsa dan negara dari para Capres dan Cawapres nanti.
Biar tidak ada polarisasi berlebihan, dalam pandangan Penulis idealnya biarkan tetap ada minimal 2 (dua) Paslon. Walaupun kerangka konstitusi dalam Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945 untuk bisa dalam 1 (satu) putaran Paslon bisa menang sulit dan tetap ada peluang berlanjut dalam 2 (dua) putaran (two round system). Minimal dapat meredam potensi ancaman stabilitas di dalam masyarakat. Kita kawal bersama apa yang akan terjadi dan siapa yang paten resmi mendaftarkan diri sebagai Paslon pada tanggal 19-25 Oktober 2023 nanti?. Semoga tetap ada 3 (tiga) Paslon biar ada kontestasi dan demokrasi yang sehat dan bermartabat buat NKRI.
Penulis:
Saifudin atau Mas Say
