Konstitualitas
Berkaitan dengan ini jelas umbrella act dalam Pasal 17 Konstiusi dan UU Kementerian Negara merupakan jaminan hukum tertinggi bagi Presiden sebagai implementasi Hak Prerogatif. Hal ini berdampak Presiden memiliki daya tawar yang tinggi. Apalagi pertimbangan subyektif pun tidak akan terlihat jika sudah dilekatkan dengan Hak Prerogatif.
      Sistem Presidential
Dalam Pasal 4 Konstitusi Presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintah. Hal ini  memiliki dampak bahwa Presiden memiliki otoritas tinggi dalam mengelola negara. Mengingat Indonesia tipe demokrasi dengan multi Parpol. Apalagi suara mayoritas dipegang oleh pemerintah. Dengan suara mayoritas tersebut, maka Presiden memiliki kewenangan penuh dalam mengatur kabinet. Tinggal transaksional politik khususnya dengan para ketum Parpol.
      Strong Leadership
Dapat dilihat dari efektivitas visi dan misi Presiden untuk menelaah paling awal dan pertama dari kepemimpinan Presiden. Sudahkah tertransfer dengan baik pada para Menteri Negara?. Apakah Menteri Negara dianggap kurang memahami visi dan misi Presiden?. Bukankah Presiden memiliki tanggung jawab besar dalam mentransfer ide dan gagasan dalam visi dan misi Presiden?. Kabinet gaduh terkadang sering terjadi. Banyaknya beda pandangan antar menteri bahkan menteri dengan Presiden. Dalam keadaan ini siapakah yang salah?.
Kabinet sering gaduh adalah linear lemahnya strong leadership. Hal ini sebagai indikato dari teori kepemimpinan. Untuk menelaah hal ini Penulis membagi dalam tiga (3) tipe kepemimpinan. Pertama, Great Man Theory Oleh Thomas Carlyle. Pada teori ini menekankan kepemimpinan lahir dari tempaan dan ujian serta tekanan dalam berbagai keadaan.Â
Pemimpin harus menjadi garda terdepan dalam keadaan apa pun. Kedua, Trait Theory Oleh McCall dan Lombardo. Pada teori ini erat kaitannya dengan manajemen emosional dan intelektual pempimpin.Â
Harus berani mengakui kesalahan. Tanpa harus dibebankan pada bawahannya. Tidak boleh menyalahkan bawahannya. Ketiga, Behavioural Theory.Â
Pada teori ini erat kaitannya dengan etika seorang pemimpin. Harus paham waktu dan tempat dalam menegur bawahannya. Jangan dijadikan kambing hitam dan pelampiasan kemarahan jika dalam suatu birokrasi terjadi keadaan yang genting tidak sesuai harapan. Hal ini mengingat bahwa visi dan misi Presiden adalah sebagai acuan utama bagi setiap Menteri Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Kebijakan taktis reshuffle kabinet
