Jika kita melihat bagaimana geliat negara-negara yang menjadi tujuan wisata menyambut pasar turis yang datang dari negara-negara Islam, mereka menyiapkan berbagai fasilitas untuk menunjang kebutuhan dari turis-turis muslim tersebut. Restoran-restoran bersertifikasi halal di berbagai destinasi di Jepang, Korea, Brazil, China semakin banyak tersedia dilengkapi dengan fasilitas menunaikan sholat bagi pengujungnya. Banyak global brand restoran di Eropa (KFC, Nando's, Subway dan Pizza Express) melengkapinya dengan menggunakan bahan-bahan yang halal seperti daging ayam dan sapi yang tersertikasi halal untuk menyediakan bagi pasar umat muslim.
Salah satu jaringan hotel besar di Moscow, Aerostar menyediakan sajadah dan Al Quran serta petunjuk kiblat didalam setiap kamarnya dan amenities seperti sabun dan shampo halal beserta dengan sertifat halal termasuk dari dapur hotel tersebut. Hotel dilengkapi juga dengan dua mushala yang memisahkan pengunjung laki-laki dan perempuan. Beberapa hotel melengkapi dengan channel televisi berbahasa Arab di dalam hotelnya. Di berbagai negara semakin tahun semakin meningkat ketersediaan hotel dengan mengusung konsep halal tersebut walaupun di negara nonmuslim atau muslim minority.
Seiring dengan kemajuan teknologi, berbagai aplikasi teknologi yang menunjang aktivitas perjalanan muslim juga sudah banyak ditemukan dan digunakan. Aplikasi website global tersedia banyak sekali saat ini seperti www.halaltrip.com, www.muslimpro.com, www.halalbooking.com yang digunakan oleh turis dari berbagai negara untuk mengakses informasi di berbagai negara.Â
Salah satu negara yang sudah mengaplikasikan aplikasi khusus berbasis smarphone untuk turis muslim di negaranya adalah di Thailand. Aplikasi "Thailand Muslim Friendly Destination" yang digagas oleh Otoritas pariwisata Thailand yang dapat di-download di smartphone berisi tetang informasi dari berbagai hotel dan restoran halal, kegiatan, acara (events) atau atraksi wisata, lokasi-lokasi masjid serta navigasi peta dan petunjuk wisata offline yang bisa digunakan tanpa terhubung dengan internet yang begitu membantu para turis-turis muslim yang datang berkunjung ke negara non-Islam ini. Aplikasi ini tersedia dalam Bahasa Thai dan Inggris dan segera memasukan Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia dalam aplikasinya.
Airport-airport di negara-negara non-Muslim juga menyiapkan fasilitas ruang sholat yang terpisah laki-laki dan perempuan dilengkapi dengan fasilitas wudhu, perlengkapan sholat dan Al Quran di berbagai negara non-Muslim seperti di Jepang (Osaka, Haneda dan Kansai airport) dan juga fasilitas restoran dengan sertifikasi halal bagi penumpang yangn melewati airport tersebut. Tak ketinggalan adalah perusahaan penerbangan yang saat ini sudah menjadi Halal Airlines adalah Royal Brunei yang meniadakan minuman alkohol di seluruh penerbangannya.
Beberapa paket wisata dikenal dengan nama halal holiday juga ditawarkan oleh berbagai biro perjalanan wisata yang menyiapkan seluruh kegiatan perjalanan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini termasuk hotel dan resort yang menyiapkan makanan halal, dan nonalkohol, kolam renang dan spa yang terpisah laki-laki dan perempuan bahkan pantai yang juga terpisah untuk laki-laki dan perempuan atau untuk keluarga. Paket wisata ini dilengkapi dengan kunjungan ke beberapa destinasi peninggalan peradaban Islam atau tempat-tempat yang meningkatkan nilai-nilai Islam di dalamnya di mana dengan meilhat berbagai keindahan ciptaan Allah SWT di muka bumi akan meningkatkan keimanan seorang Muslim. Turki salah satu negara yang sudah menjual paket wisata halal dengan memasukan unsur-unsur seperti ini di beberapa destinasinya.
Saat ini Turki sudah memulai menjajal kapal pesiar dengan konsep "Muslim Friendly Cruise" yang berlayar dari Turki ke Yunani dengan pelayanan tanpa minuman alkohol selama pelayanan, makanan bebas daging babi, tanpa fasilitas perjudian atau Kasino. Seluruh fasilitas-fasilitas seperti pusat kebugaran, spa, Turkish Bath, mushala terpisah antara laki-laki dan perempuan. Malaysia juga sedang mempersiapkan dengan Star Cruise-nya untuk menggaet pasar umat muslim yang terus berkembang.
Dengan makin meningkatnya pengunjung muslim dari berbagai negara di dunia, hendaknya Indonesia juga mengambil kesempatan dari "kue" global tersebut. Tidak hanya menyiapkan berbagai fasilitas-fasilitas pariwisata untuk umat Islam tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang melayani para wisatawan tersebut. Sillabus-silabus pendidikan dan training pariwisata hendaknya di kembangkan dengan mengedepankan konsep-konsep sesuai dengan syariah Islam tentang adab dan tatacara dalam melayani tamu dan berhubungan sesama manusia.
Pemerintah memegang peran yang sangat penting dalam hal ini. Langkah tepat pemerintah membentuk tim percepatan pariwisata halal patut diacungi jempol dengan terobosan-terobosan yang sudah dilakukannya. Pemerintah sebagai regulator harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menunjang konsep ini. Terlebih penting adalah peran pemerintah untuk "menstandarkan" semua fasilitas-fasilitas tersebut dengan adanya sertifikasi halal yang terpadu sehingga menambah kenyamanan bagi para pengujung muslim tersebut ketika datang dan menikmati perjalanannya.
Memasarkan dan mempromosikan Indonesia sebagai "Muslim Friendly Destination" mungkin memerlukan upaya-upaya khusus, di samping branding utama pariwisata "Wonderful Indonesia". Mengingat mem-branding "Halal Destination" agak sulit dilakukan sehubungan dengan luasnya cakupan wilayah yang beragama serta berbeda culture dengan interest yang juga bermacam-macam dari wisatawannya. Secara partial mungkin bisa dilakukan di beberapa destinasi seperti NTB, Sumatera Barat atau Aceh.
Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengembangkan, membangun daerah dengan destinasi "Muslim friendly Destination" tersebut dengan menyiapkan aksesibilitas, infrastruktur, infrastructurenya, mengembangkan obyek wisata peninggalan Islamnya ( Bangunan, kesenian, tatacara hidup, atraksi budaya dll), dan tak kalah penting mensosialisasikannya kepada masyarakat banyak. Hal yang terakhir ini memang bukan pekerjaan ringan yang mungkin tidak harus dikerjakan sendiri oleh pemerintah tetapi harus melibatkan semua pihak pemangku kepentingan.
