Menanti Pemimpin Daerah yang berwawasan Sistem Teknologi Informasi

Lalu bagaimana pemerintah daerah memulai hajatan ini, ini adalah pendapat apa yang harus dilakukan oleh kepala daerah kedepan, yaitu; 

 (1) Pembentukan tim atau komite Sistem Teknologi Informasi. 

Membangun Sistem Teknologi Informasi bukan cuman urusan orang Informasi Teknologi saja, tetapi harus melibatkan semua unsur terkait baik itu pengguna , SKPD, Masyarakat, Ahli Hukum, Tata negara, Sosiologi dan Budaya, bidang ilmu manajemen, dan administrasi publik. 

Mereka harus mengenali kebutuhan Sistem informasi apa yang mendesak dan menilai masalah dalam pemerintahan yang perlu dicarikan solusinya. Membuat keputusan tentang siapa vendor yang akan ditunjuk melaksanakan, apakah insource atau out sources. 

(2) Membuat Peta Jalan Jangka Panjang: Pengembangan sistem informasi bukanlah pekerjaan yang selesai dalam satu malam. Diperlukan roadmap yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, yang mencakup transformasi proses bisnis pemerintahan dan inovasi dalam pelayanan publik 

(3) Perlu anggaran/pembiayaan yang jelas dan transparan. Komitmen pemerintah dalam dana syarat mutlak. Ini terpenting dalam hal perencanaan sistem informasi di pemerintahan tidak mangkrak di tengah jalan. 

(4) Mengedukasi pengguna. Sistem informasi tidak hanya sebatas diluncurkan tetapi perlu juga melakukan edukasi baik terhadap user dan staff yang akan menggunakan. Banyak Sistem informasi akan percuma dibuat dan tidak digunakan lagi karena kurang dalam hal edukasi dalam hal proses pemanfaatannya. 

(5) membangun keamanan data. Ini tidak boleh dilupakan. Kasus bobolnya data NPWP baru baru ini, dan kasus lainnya menandakan pemerintah tidak punya perhatian serius terhadap keamanan padahal ini sangatlah penting. Kedepan kita butuh keamanan data yang baik.

Di pusat kita telah memiliki Satu data indonesia dibawah koordinasi Bappenas. Latar belakang adalah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 

Tapi ini tidak akan jalan juga bila pemerintah daerah tidak cakap dalam mengembangkan sinkronisasi kebijakan dalam hal sistem informasi di daerahnya masih masing. Ketersediaan data yang valid merupakan kunci sukses pemerintah daerah di masa depan siapapun pemimpinannya. Kita butuh komitmen kepala daerah terpilih untuk mewujudkan hal tersebut.

OLEH