Tapi di era digital ini seseorang bisa melakukan kritik terhadap pemerintah dengan cara santun. Sebab kritikan yang dibarengi dengan cara mencela, memaki, membully, apalagi melecehkan akan berhadapan dengan hukum dan terancam pidana berdasarkan UU ITE dan transaksi elektronik.
3. Kontrol dan Evaluasi
Hal ini nampaknya mudah tapi sesungguhnya ini pekerjaan yang lumayan sulit. Karena dalam sebuah proses kepemimpinan pasti ada kepentingan-kepentingan tertentu yang tak kasat mata. Terlebih dalam lingkup besar kepemimpinan negara, ada kepentingan-kepentingan partai yang di atas namakan kepentingan  rakyat.
4. Tidak mudah terprovokasi
Kepentingan yang tumpang tindih dalam suksesi seringkali menimbulkan ekses yang tidak sedap. Munculnya masa pro dan kontra seakan jadi bumbu yang makin membuat suguhan politik menjadi semakin nikmat.
Munculnya kelompok-kelompok pendukung dan penentang seakan memberikan pilihan pada kita "membela apa dan siapa".
Kita secara bebas boleh memilih karena asas negara kita memang demokrasi tapi yang perlu jadi perhatian tetap. Menahan diri jangan sampai tersulut provikasi kemudian melakukan tindakan seperti mengancam, memfitnah, membuat postingan hoaks, yang justru membuat kita akan berhadapan dengan hukum.
100 hari kepemimpinan nasional memang seperti menjadi ukuran keberhasilan awal  sebuah kabinet bekerja.  Mungkin nanti akan ada resufle, atau tindakan lain untuk mengevaluasi pekerjaan para menteri.
Tapi sebagai rakyat biasa yang tak terkait dengan kepentingan politik apapun kita hanya bisa berharap bahwa program berikutnya tetap meletakkan dasar kepentingan rakyat sesungguhnya. Bukan sekedar jargon yang membius rakyat dan membuat kita hidup dalam "sekedar harapan".
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
