"Masyarakat akan mendukung program mitigasi konflik asalkan bermanfaat juga untuk peningkatan sumber ekonomi mereka," ungkap Kuswanda.
Dukungan Kolaborasi Aktif
Kuswanda menyebutkan berbagai macam strategi yang dapat dikembangkan dalam mitigasi konflik, seperti optimalisasi perlindungan hutan konservasi. Pada wilayah KPH disarankan pengayaan tumbuhan pakan sedangkan pada lahan masyarakat sebaliknya adanya pembangunan koridor, pengembangan ekonomi alternatif dan revitalisasi kearifan lokal.
"Pemberian kompensasi non tunai juga dapat menjadi solusi jangka pendek pada masyarakat yang tanamannya dikonsumsi oleh orangutan dengan kesepakatan mereka tidak mengusir orangutan dari kebunnya," ungkapnya.
Namun Kuswanda menilai, mitigasi yang dilaksanakan akan lebih efektif jika ada dukungan dari berbagai pihak untuk berkolaborasi secara aktif. Secara kelembagaan, dalam pelaksanaannya, Kementerian LHK (Balai Besar KSDAE Sumatera Utara), Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Lembaga Masyarakat harus berkolaborasi dalam penanggulangan konflik orangutan Tapanuli.
"Pihak swasta dan LSM dapat menjadi mitra dalam mendukung penganggaran maupun pendampingan pada masyarakat," tutur Doktor yang telah memulai meneliti orangutan Tapanuli sejak tahun 2003 saat mulai bekerja di Balai Litbang LHK Aek Nauli sampai sekarang.
Prof Dr Jito Sugarjito, ahli orangutan senior dari Universitas Nasional Jakarta, menyambut baik kelulusan ahli orangutan.
"Lahirnya doktor baru di bidang orangutan Tapanuli ini diharapkan dapat memotivasi para peneliti muda untuk melakukan berbagai topik riset satwa liar sebagai bagian dalam menjaga kelestarian Lansekap Batangtoru sebagai kekayaan alam tersisa di Sumatera Utara," lanjut Prof Sugarjito.
Sebelumnya, Dr. Wanda Kuswanda memperoleh gelar S1-nya pada Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Kemudian dia meraih S2 pada Program Studi Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. (**)
