Walau pun begitu, hasil pemungutan suara pada Pilpres terkadang di luar dari prakiraan gemuk atau kurusnya koalisi. Oleh karena itu bagi koalisi yang bukan saja kurus, tetapi bahkan yakin karena pede dengan partainya, tetap mempunyai harapan untuk menang.
Koalisi JokoWi pada Pilpres 2014, menang, walau pun berasal dari Koalisi Kurus. Tetapi ada catatan bahwa saat itu, Koalisi Kurus yang mengusung JokoWi, Koalisi Kurus yang bukan Petahana.
Sementara JokoWi pada Pilpres 2019. Menang, dengan Koalisi Gemuk. Tetapi juga ada catatan bahwa saat itu, Koalisi Gemuk yang mengusung JokoWi, Koalisi Petahana.
Dari data dan fakta tersebut, maka boleh dikatakan Koalisi Kurus dapat menang Pilpres, jika bukan dari Petahana.
Ada pun Koalisi Gemuk dapat memenangkan Pilpres, jika berasal dari Koalisi Petahana.
Hal itu juga boleh dibaca, pada petahana yang sukses menjalankan amanah rakyat, yang mampu menyakinkan rakyat untuk memimpin kembali bangsa dan negara ini, akan mampu mendorong terwujudnya Koalisi Gemuk. Koalisi Gemuk dengan Petahana mempunyai peluang besar memenangkan Pilpres.
Namun jika yang terjadi sebaliknya, maka peluang besar munculnya pemenang Pilpres justru dari Koalisi Kurus bukan Petahana.
Terapi di luar itu semua ada fenomena yanb sulit dibuktikan tetapi mungkin banyak yang membicarakannya, adalah munculnya praktek-praktek politik “transaksionsl”. Orang bahkan ada yang menyebut sebagai “Demokrasi Wani Piro”.
Demokrasi “Wani Piro” ini dapat mengaburkan analis Koalisi Gemuk atau Kurus. Kalau Koalisi Gemuk atau Kurys dapat dianalisa berdasarkan perolehan kursi legislatif peserta koalisi, maka tidak demikian halnya dengan Demokrasi “Wani Piro”.
Dus, Demokrasi “Wani Piro” justru dapat menjadi ancaman bagi Koalisi Gemuk atau Kurus.
