Ironisnya paska penetapan, hujan gugatan dan gelombang tuntutan pun tersemat kepada KPU. Salah satu materinya adalah ketidakpuasan terhadap proses penyusunan daftar pemilih. Ini tentu tidak fair karena KPU sudah memberi kesempatan kepada partai politik untuk mencermati dan menyempurnakan daftar pemilih secara bersama-sama.
Dari sisi internal. Pertama, adalah Sistem Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih). Sidalih adalah sistem komputerisasi untuk memproses data pemilih hasil pemutakhiran pada masa pencocokan dan penelitian (coklit). Tujuan hadirnya sistem ini adalah untuk memudahkan proses input data pemilih yang kemudian hasilnya disampaikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pengumuman daftar pemilih.
Pada Pemilu 2019 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan beberapa kendala atas perangkat lunak ini, diantaranya adalah terkait masalah jaringan yang lambat dan system error yang mempengaruhi keterlambatan penyampaian rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2). Selain itu Bawaslu juga menemukan banyak pemilih ganda pada DPT yang mencapai 1.013.067 pemilih.
Pada Pilkada 2020, KPU semakin memapankan Sidalih dengan diluncurkannya Sidalih versi 4.0 (namanya agak-agak mirip dengan Revolusi Industri 4.0 ). KPU mengklaim bahwa Sidalih versi teranyar ini dapat memproses data pemilih menjadi lebih akurat.
Bahkan lebih ambisius lagi KPU mengklaim bahwa sistemnya dapat digunakan masyarakat guna mencek daftar pemilih sekaligus mengawasi kerja KPU secara mudah dan praktis karena Sidalih versi 4.0 telah terkoneksi ke dalam sistem yang lebih established dan canggih.
Penulis menilai Sidalih 4.0 ini lebih menjanjikan karena dalam sistemnya terdapat alur monitor yang sustainable, contohnya pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), panitia Ad hoc ini diberikan otoritas untuk memonitoring secarah penuh terhadap rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) sampai ke jenjang terbawah guna memastikan validitas daftar sebelum diserahkan ke jenjang di atasnya yakni KPU kabupaten/kota.
Sisi internal kedua adalah sistem rekrutmen Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Konotasi rekrutmen disini sebaiknya lebih dipahami atas dasar kompetensi dan integritas bukan berdasarkan penunjukan orang kenal atau terdekat. Hal ini dipandang penting bahkan sangat vital dalam menjamin kualitas kinerja para Pantarlih guna menghasilkan daftar pemilih yang valid.
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini harus diiringi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Pantarlih sesuai namanya tentu berkutat dalam pemutakhiran data yang terintegrasi dengan Sidalih, maka untuk itu SDMnya pun harus akrab dengan penggunaan dan istilah-istilah terkait bukan malah sebaliknya atau gagap teknologi.
Untuk itu sekali lagi, dalam rekrutmen pantarlih, KPU kabupaten/kota harus memperhatikan segi kompetensi dan integritas calon guna menjaring para petugas-petugas yang berkualitas nan rajin, ulet serta mempunyai daya jelajah mumpuni baik di dunia nyata maupun mayantara.
Ketiga adalah sosialialisasi program. Sosialisasi daftar pemilih kepada masyarakat masih relatif minim padahal jika dikaji secara sederhana sosialisasi daftar pemilih bukan hanya berorientasi pada pengecekan pemilih namun juga dibarengi upaya sosialisasi atau ajakan untuk memilih di TPS seperti pepatah mengatakan “sekali dayung dua tiga pulau terlampaui”.
Selain teknik sosialisasi konvensional, sosialisasi ala-ala media sosial pun dapat diaplikasikan melalui berbagai peron yang tersedia di internet yang jangkauannya dapat lebih luas dan dapat dikombinasikan dengan sentuhan kreatifitas digital.
