Hal senada diungkapkan oleh Komnasham. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan bahwa pemerintah seyogyanya menginformasikan keterangan-keterangan yang valid tentang langkah-langkah pencegahan penularan dan penanganan cepat bagi mereka yang telah terpapar.
Sementara itu, Kemenkominfo menghimbau kepada masyarakat termasuk media massa untuk tak menyebarluaskan identitas suspect terjangkit corona.Â
Plt Kepala Biro Humas Ferdinandus Setu mengatakan hal itu agar pasien corona tak menjadi bulan-bulanan masyarakat. Hal yang logis, mengingat saat ini publik akan dengan mudah bersikap curiga terhadap orang yang terlihat tak sehat, apalagi sakitnya flu, pilek atau demam.
Beberapa hari lalu pun, manajemen gedung tempat saya bekerja harus mengeluarkan klarifikasi terhadap misinformasi yang tersebar melalui pesan berantai yang menyatakan bahwa ada salah seorang pegawai yang terpapar coronavirus.Â
Desentralisasi dan Pembatasan Izin Keramaian
Dalam acara yang dibawakan Najwa Shihab, Mata Najwa, Gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat kompak memberikan pandangannya mengenai penanganan corona.Â
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menilai prosedur pengetesan yang masih berada di tangan pusat hendaknya diperlonggar menjadi kewenangan di tingkat daerah. Hal itu demi efisiensi waktu. Jika ternyata hasil tesnya positif, daerah akan tetap berkomunikasi dengan pusat terkait dengan publikasinya. Sehingga hal itu tak menyalahi protokol.
Sementara itu dalam pandangannya, Anies Baswedan menyampaikan bahwa kesalahan penanganan akan membuka kemungkinan jatuhnya lebih banyak korban. Dia mengambil contoh kasus di Italia. Pada awalnya, Italia tidak menerapkan kebijakan yang ketat dalam membatasi ruang interaksi. Akibatnya, jumlah kasus menjadi berlipat ganda dalam waktu 18 hari sejak kasus pertama diumumkan (20/2).
Negeri itu kini menduduki peringkat ke dua setelah Cina dari jumlah korban baik yang terpapar (15.113 kasus) maupun yang meninggal (1.016 orang).Â
Anies pun menyatakan telah membatasi kegiatan yang sifatnya massal. Hal yang telah ditempuh misalnya pembatalan Car Free Day dan Formula E.Â
"Di kita yang terkait interaksi langsung dan tidak saling kenal, tak tahu latar belakang dan riwayat kita kurangi. Karena formula E akan melibatkan banyak peserta belahan dunia. Mereka datang dari negara terpapar corona. Risikonya terlalu besar,"Â paparnya sebagaimana dikutip CNN Indonesia.
Pembatasan aktivitas massal secara konkrit sudah dilaksanakan oleh pemerintah Bekasi sebagai bagian dari pemerintah Jawa Barat. Beberapa waktu lalu, Dinas Pendidikan Kota Bekasi menghimbau segenap lembaga pendidikan dari TK hingga SMA untuk tidak mengadakan study tour dalam beberapa waktu ke depan.
