Buzzer? Bukan, Kami Lebih Fundamentalis dari Itu

Dalil yang digunakan untuk menginvestigasi identitas politik seorang Badrun diantaranya adalah sikapnya yang seolah-olah mendukung Jokowi. Misal tak ikut-ikutan Bela Islam bahkan menganggapnya sebagai gerakan politik meski grass root pendukungnya tak selalu bermotip itu. Dengan bersikap seperti itu saja, kita dibilang pro pemerintah, pro Jokowi. 

Lalu jika mendukung deradikalisasi atau pro dengan penanggulangan tindak terorisme, itu juga dibilang pro pemerintah, pro Jokowi. Jika mendukung pembubaran HTI, juga disimpulkan sama, pro Jokowi. 

Lalu kalau sukanya meng-counter ulama medsos dari kampung sebelah seperti al-mukaram Jonru Ginting, Naniek S Deyang, Mustafa Nahra dan sejenisnya dianggap pula pro Jokowi. 

Mereka yang memvonis seperti itu sebenarnya tak sepenuhnya salah. Meski tingkat kebenarannya nyaris tidak ada.  

Alasan Badrun berseberangan dengan orang-orang itu sebenarnya sederhana. Yakni bahwa dia memiliki pijakan yang lebih fundamental dari sekedar mendukung Jokowi.

Alasannya menolak Jonru misalnya. Badrun melakukannya justru karena tak bisa memahami kecerdasan dan keberanian lulusan sebuah PTN di Semarang itu. Betapa tidak, ulama medsos yang --saat sebelum dibui-- likers-nya menembus sejuta orang itu pernah memposting sebuah ajakan untuk tidak menghadiri shalat Id di Istiqlal hanya karena khatib dan imamnya adalah Prof. Quraish Shihab yang dituduhnya menyimpang. 

Perbuatannya itu seakan memperbodohkan sekian ribu alumni al-Azhar al-Syarif Mesir dari berbagai disiplin ilmu yang selama 7 tahun memberikan beliau amanat untuk menduduki posisi ketua alumni. 

Pun saat melecehkan NU dengan mendistorsi istilah Islam Nusantara, dia seolah lebih alim dari sekian banyak ulama NU yang telah merumuskan dan setuju terhadap istilah itu. Begitu pula saat dia mengajak berpikir dengan logika dangkalnya mengenai bantuan usaha mikro 1,5 trilyun itu. (Penelusuran mengenai dana 1,5 trilyun bisa dibaca di sini).

Lalu sat dia membela Wahabi dengan hoax-nya, dia terlihat memperbodoh ulama ahlussunnah wal jamaah sedunia yang berseberangan dengan pengikut Wahabi dan menuduh mereka tak bisa membedakan antara Wahhabiyah dan Wahbiyyah.

Lalu yang terbaru, mengenai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Segolongan orang menanggapi hal itu sebagai genderang perang yang ditabuh rejim Jokowi dalam menghadapi pergerakan Islam. Duh, bodohnya rejim jika memang hal itu yang dilakukan. 

Menyamakan pemberangusan HTI dengan pendiskreditan gerakan Islam adalah sebuah hasil analisa para peneliti yang rabun akan fakta. HTI ditolak di banyak negeri muslim dan pahamnya pun ditengarai tersusupi paham menyimpang, mu'tazilah. Hal itu sudah menjadi materi lawas yang sudah muncul saat Jokowi masih menjadi Surakarta 1 bahkan sebelumnya. Coba deh, buka buku yang lebih banyak dan lihat dari jendela yang lebih luas.