Mohon tunggu...
Ahmad Indra
Ahmad Indra Mohon Tunggu... Administrasi - Swasta

Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini ingin itu banyak sekali

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

NKRI, Negeri Khilafah Rakyat Indonesia

11 Agustus 2019   14:35 Diperbarui: 11 Agustus 2019   16:39 2474
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ijtima' Ulama IV | Foto. Okezone.com

Bisa disimpulkan bahwa HTI memandang pendirian sebuah negara demokrasi seperti Indonesia bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Bagi mereka, format negara seperti Indonesia dan negara bangsa lain yang terutama mengadopsi sistem demokrasi tidak bisa diterima secara mutlak meski hal itu dapat diperdebatkan dalam literatur keagamaan pula. 

HTI dan para pembelanya kerap bersembunyi di balik pernyataan bahwa Pancasila itu sudah begitu islami terlihat dari setiap silanya. Lalu mereka menuding pihak-pihak yang berlawanan dengan mereka justru sebagai pihak yang tak pancasilais karena bersikap sewenang-wenang terhadap pergerakan yang mereka lakukan. 

Dan tak jarang mereka pun bersikap seolah-olah menjadi korban rejim meski sejatinya justru tindakan merekalah yang membuat pemerintah bertindak keras. Dibredelnya HTI dari daftar ormas Islam dinilai sebagai penindasan terhadap pergerakan Islam di negeri ini. Dengan menjadikan Islam sebagai "victim", harapan untuk mendulang simpati khalayak akan menjadi lebih besar. 

Dalam berdalil mengenai wajibnya mendirikan khilafah, berkali-kali publik disuguhkan fakta-fakta kebesaran khilafah di masa lalu. Dengan begitu, mereka menghakimi bahwa para penolak khilafah adalah orang-orang yang tak berpengetahuan cukup dalam khazanah keislaman. 

Hal yang lebih mengemuka mengenai pertentangan itu adalah islam versus demokrasi. Ayat Tuhan versus perundang-undangan manusia. Tentu dengan dikotomi seperti itu, khalayak yang mayoritas adalah umat Islam awam terseret pada ilustrasi sederhana yang keliru itu. 

Jika saja diskusi ilmiah yang mengetengahkan dalil-dalil agama antara pro dan kontra khilafah ini lebih banyak disuguhkan ke ruang publik, maka khazanah pengetahuan masyarakat akan lebih terbuka dan tak melulu berpikir bahwa tema khilafah ini adalah pertempuran antara Islam dan pembenci Islam yang takut akan kebangkitan Islam. 

Buku-buku yang berisi dalil mengenai kontra Hizbut Tahrir --bukan hanya HTI-- sebenarnya sudah banyak muncul dan dapat dipakai untuk memperluas cakrawala pandang. Semoga saja hasil literasi semacam itu dapat menembus maraknya kampanye agen-agen HTI dan pihak-pihak yang terbius propaganda mereka dan menyadarkan awam bahwa permasalahan ini tak layak untuk menjadikan muslim Indonesia terpecah belah.

Baca juga artikel terkait :

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun