Salah satu entitas yang menerima Tasrif Award 2016 adalah Forum LGBTIQ (Lesbian Gay Bisexual Transgender Intersexual dan Queer). Dan ndilalah... salah satu tamu undangan dalam helatan AJI saat itu adalah Menag. Sebenarnya Menag tidak hadir sendiri karena saat itu datang pula Menkominfo Rudiantara dan Kadiv Humas Polri Insp. (Pol) Boy Rafli Amar.
Jadilah berita itu jadi bahan pelintiran untuk mendiskreditkan pemerintah khususnya Kementerian Agama.
Tanggapan Pihak Berwenang Malaysia atas Kontroversi Penunjukan Rania
Wakil Menteri Kesehatan Malaysia, Dr. Lee Boon Chye menyatakan bahwa penunjukan Rania sebagai anggota CCM sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Anggota CCM yang berjumlah 25 orang itu disebutnya mewakili berbagai kalangan diantaranya lembaga swadaya masyarakat (NGO), akademisi, lembaga kerajaan dan wakil komunitas yang menjadi sasaran operasi Global Fund sebagai penyandang dana.
Tanggapan pun muncul dari Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Mohammad. Ditanya mengenai status transgender Rania, Mahathir mengaku tak tahu menahu mengenai hal itu karena belum pernah bertemu langsung dengannya. Demikian dilansir Star Online.
Dalam kuliah umum di hadapan mahasiswa di sebuah Universitas di Bangkok Thailand pada Oktober 2018 lalu, Mahathir mengatakan bahwa Malaysia tak akan mengadopsi kebijakan negara-negara Barat perihal hak-hak kaum LGBT.
Mahathir, pada Oktober 2018 di Bangkok Thailand, saat memberi kuliah umum di hadapan para mahasiswa di sebuah perguruan tinggi mengatakan bahwa Malaysia tak akan mengikuti dunia Barat dalam hal kebijakan hak menyangkut LGBT.
Pada masa pemerintahan sebelumnya yakni di tahun 2001, perdana menteri yang kini berusia 94 tahun itu, menyatakan akan mendeportasi setiap pejabat negara asing atau diplomat yang diketahui memiliki orientasi seksual menyimpang sebagai gay.
Mahathir pernah melayangkan peringatan kepada pemerintah Inggris kala itu dan mengancam akan memulangkan pejabat yang membawa rekan gay-nya saat berkunjung ke negeri itu sebagaimana dikutp BBC.
Sementara itu, menanggapi kontroversi itu Rania berkilah bahwa perwakilan dari kalangan transgender sudah dimulai sejak sebelum pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak. Sehingga adalah salah jika publik mengalamatkan masalah ini ke pemerintahan Mahathir semata.
