Belakangan ini, publik Malaysia tengah dihebohkan oleh berita penunjukan seorang figur yang didaulat menjadi anggota sebuah komite yang berada di bawah kementerian kesehatan negeri itu. Rania nama wanita itu.
Sosok bernama panjang Rania Zara Medina itu melalui akun facebook-nya mempublikasikan surat pengangkatannya sebagai salah seorang perwakilan di Country Coordinating Mechanism (CCM).
CCM adalah sebuah badan yang dibentuk pada 2009 sebagai upaya kementerian kesehatan Malaysia untuk memerangi HIV/AIDS melalui kontribusi pendanaan dari badan internasional, Global Fund.
Mengenai Rania, bukan karena penampakan yang menjadikannya sebagai bahan perbincangan, namun statusnya sebagai transgender-lah yang menjadikannya kontroversial.
Yup, sebuah gender yang akan menjadi masalah yang menghebohkan saat dibahas di manapun apalagi saat pilpres seperti yang terjadi di negeri kita beberapa waktu lalu.
Heboh LGBT di Tanah Air
Beberapa tahun lalu dalam acaranya, Logika Ahmad Dhani, pentolan grup Dewa 19 pernah mengatakan bahwa jika terpilih sebagai presiden maka pernikahan sesama jenis akan menjadi barang legal di negeri ini.
Entah hal itu hanya sebuah selorohan belaka atau sebaliknya, tapi yang pasti Ahmad Dhani kini tengah berurusan dengen hukum karena cuitannya terkait SARA. Eh, nggak ada hubungannya ya..
Penolakan MK terkait permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) didasarkan pada pertimbangan bahwa kewenangan MK tidak mencakup hal yang di-uji materiil-kan tersebut, karena sudah masuk pada wilayah "criminal policy" yang kewenangannya ada pada DPR dan Presiden. Demikian diungkapkan oleh MK melalui juru bicaranya, Fajar Laksono sebagaimana diberitakan Kompas.
Heboh bertema LGBT lainnya adalah saat Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menghadiri acara yang diadakan oleh Aliansi Jurnalis Indepeden (AJI) yang di dalamnya terdapat penyerahan 3 penghargaan yakni Tasrif Award, Udin Award dan SK Trimurti Award.
Salah satu entitas yang menerima Tasrif Award 2016 adalah Forum LGBTIQ (Lesbian Gay Bisexual Transgender Intersexual dan Queer). Dan ndilalah... salah satu tamu undangan dalam helatan AJI saat itu adalah Menag. Sebenarnya Menag tidak hadir sendiri karena saat itu datang pula Menkominfo Rudiantara dan Kadiv Humas Polri Insp. (Pol) Boy Rafli Amar.
Jadilah berita itu jadi bahan pelintiran untuk mendiskreditkan pemerintah khususnya Kementerian Agama.
Tanggapan Pihak Berwenang Malaysia atas Kontroversi Penunjukan Rania
Wakil Menteri Kesehatan Malaysia, Dr. Lee Boon Chye menyatakan bahwa penunjukan Rania sebagai anggota CCM sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Anggota CCM yang berjumlah 25 orang itu disebutnya mewakili berbagai kalangan diantaranya lembaga swadaya masyarakat (NGO), akademisi, lembaga kerajaan dan wakil komunitas yang menjadi sasaran operasi Global Fund sebagai penyandang dana.
Tanggapan pun muncul dari Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Mohammad. Ditanya mengenai status transgender Rania, Mahathir mengaku tak tahu menahu mengenai hal itu karena belum pernah bertemu langsung dengannya. Demikian dilansir Star Online.
Dalam kuliah umum di hadapan mahasiswa di sebuah Universitas di Bangkok Thailand pada Oktober 2018 lalu, Mahathir mengatakan bahwa Malaysia tak akan mengadopsi kebijakan negara-negara Barat perihal hak-hak kaum LGBT.
Mahathir, pada Oktober 2018 di Bangkok Thailand, saat memberi kuliah umum di hadapan para mahasiswa di sebuah perguruan tinggi mengatakan bahwa Malaysia tak akan mengikuti dunia Barat dalam hal kebijakan hak menyangkut LGBT.
Pada masa pemerintahan sebelumnya yakni di tahun 2001, perdana menteri yang kini berusia 94 tahun itu, menyatakan akan mendeportasi setiap pejabat negara asing atau diplomat yang diketahui memiliki orientasi seksual menyimpang sebagai gay.
Mahathir pernah melayangkan peringatan kepada pemerintah Inggris kala itu dan mengancam akan memulangkan pejabat yang membawa rekan gay-nya saat berkunjung ke negeri itu sebagaimana dikutp BBC.
Sementara itu, menanggapi kontroversi itu Rania berkilah bahwa perwakilan dari kalangan transgender sudah dimulai sejak sebelum pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak. Sehingga adalah salah jika publik mengalamatkan masalah ini ke pemerintahan Mahathir semata.
Lalu, bagaimana kira-kira sikap The Little Soekarno itu jika mengetahui bahwa salah satu anggota CCM yang ditunjuk oleh kementeriannya secara definitip adalah seorang transgender?
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
