Sebelum masa kepemimpinannya, NU adalah salah satu pendukung organisasi politik umat Islam, Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia).Â
Namun karena beberapa faktor, diantaranya kurangnya respon elit Masyumi terhadap peran para kiai dan aspirasi pesantren serta makin membesarnya sentimen Islam modernis dan Islam tradisionalis (NU masuk golongan ini), akhirnya ijtihad politik para kiai NU terutama Kiai Wahab memutuskan untuk keluar dari Masyumi dan membentuk partai politik sendiri. Sehingga lahirlah partainya nahdliyyin, Partai NU.
Pada pemilu pertama yang diikutinya (1955), perolehan suara NU berada di peringkat ke-3 setelah Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Masyumi serta setingkat di atas Partai Komunis Indonesia (PKI). Lalu pada Pemilu 1971, NU menguntit Golkar yang berada di posisi pertama.
Baca juga :Â Partai NU, Partai Muhammadiyah, dan "Gething Nyandhing" dalam Politik
Fusi partai yang digaungkan oleh Orde Baru membuat NU melebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada 1977, PPP menjadi partai ke dua setelah Golkar dan mengungguli Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan fusi dari PNI, Partai Murba, IPKI, Parkindo dan Partai Katolik. Hasil itu tak mengalami perubahan pada pemilu selanjutnya yang diadakan pada 1982.
Pemilu 1982 adalah pesta demokrasi terakhir yang dilalui NU sebagai partai politik. Karena pada 1984, NU menyatakan kembali ke jatidirinya sebagai organisasi kemasyarakatan yang tak menjalankan politik praktis atau dikenal dengan khittah 1926. Salah satu figur sentral dalam kembalinya NU ke khittah itu adalah cucu pendiri NU, KH. Abdurrahman Wahid/Gus Dur.
Kebangkitan Partai NU
Pada era reformasi, Gus Dur membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meski bukan satu-satu partai yang dibentuk untuk mewadahi aspirasi nahdliyyin, hingga kini PKB adalah partai terbesar warga NU dan dianggap representasi dari NU dan berpolitik.Â
PKB menjadi jalan tengah bagi penyaluran politik warga NU dengan tak mengutak-atik lagi khittah NU. Sehingga PBNU sebagai induk kepengurusan NU tak terbebani dengan agenda-agenda politik warganya.
