Sistem perpajakan di Indonesia sering kali menjadi sorotan publik, terutama terkait aspek keadilan bagi wajib pajak. Beberapa permasalahan yang terjadi menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan antara pemerintah, wajib pajak, dan para pelaku profesi yang terlibat dalam perpajakan. Artikel ini akan membahas tiga isu utama: kewenangan peraturan yang dikuasai sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan, posisi pengadilan pajak yang berada di bawah struktur kementerian, serta potensi konflik kepentingan dalam pengaturan profesi konsultan pajak.
1. Perubahan Peraturan Tanpa Konsultasi DPR
Kementerian Keuangan memiliki wewenang besar dalam menetapkan aturan teknis perpajakan, bahkan tanpa harus melalui proses konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam aturan tersebut, Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk mengeluarkan peraturan pelaksana yang bersifat teknis.
Kewenangan ini menciptakan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan, namun di sisi lain menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak. Bagi pelaku usaha, perubahan aturan yang terlalu sering dan tanpa pembahasan terbuka menyebabkan sulitnya perencanaan keuangan jangka panjang. Ketidakpastian ini tidak hanya mengganggu stabilitas bisnis, tetapi juga mengikis rasa percaya terhadap sistem perpajakan itu sendiri.
2. Independensi Pengadilan Pajak yang Dipertanyakan
Salah satu masalah mendasar dalam sistem perpajakan di Indonesia adalah pengadilan pajak yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Sebagai institusi yang mengatur pengumpulan pajak, kementerian memiliki kepentingan langsung dalam hasil persidangan sengketa pajak. Hal ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana independensi hakim pengadilan pajak dapat terjamin jika mereka berada dalam struktur organisasi yang memiliki konflik kepentingan?
Ketergantungan struktur ini memunculkan persepsi bahwa wajib pajak tidak memiliki peluang yang adil untuk memenangkan sengketa, terutama jika berhadapan langsung dengan otoritas pajak. Untuk menciptakan keadilan, pengadilan pajak seharusnya dikelola secara independen di bawah kekuasaan yudikatif, sehingga keputusan yang diambil murni berdasarkan fakta hukum, bukan tekanan birokrasi.
3. Kewenangan atas Konsultan Pajak
Konsultan pajak berperan penting dalam membantu wajib pajak memahami dan memenuhi kewajiban mereka sesuai peraturan. Namun, kewenangan Kementerian Keuangan untuk mencabut izin konsultan pajak tanpa mekanisme yang jelas dapat menciptakan potensi konflik kepentingan. Konsultan pajak yang sering membela kepentingan wajib pajak dalam sengketa mungkin merasa terancam jika terlalu kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Sistem seperti ini mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap keadilan perpajakan, karena tampak bahwa pemerintah tidak hanya memegang kendali atas pengaturan dan pemungutan pajak, tetapi juga atas mereka yang mendampingi wajib pajak dalam sengketa.
Solusi untuk Mewujudkan Sistem Perpajakan yang Adil
