Neo Oligarki

Gun Gun Heriyanto (2015) dalam "Model Hubungan Politik Era Pemerintahan Jokowi: Mengkaji Peran Media dan Partisipasi Publik" (lihat di sini),  menyimpulkan setiap rezim berkuasa termasuk rezim Jokowi, punya potensi "dibajak" oleh sekelompok elite politik  yang berkolaborasi degnan para pengusaha dalam menikmati kekuasaan"

Praktik Oligarki di lingkaran kekusaan sebelum Gibran mencalonkan diri sebagai calon walikota, sebenarnya sudah disinyalir oleh Felix Nathaniel (2019) lihat di sini. 

Nathinel mencatat praktik bagi-bagi jabatan ini bermula saat kemenengan Jokowi di Periode kedua. Misalnya adalah Angela Herliani Tanosoedibjo menjadi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan dua staf khusus Jokowi Diaz Hendropriyono dan Putri Indahsari Tanjung. 

Angela dan Putri merupakan anak dari dua konglomerat di Indonesia, sedang Diaz adalah putra mantan Kepala Badan Intelijen Negara, A.M Hendropriyono. Sebelumnya sekjen Partai Perindo.

Jika sekarang ini Gibran bertarung menjadi calon walikota Solo dan Boby menantu Jokowi juga melenggang menjadi calon walikota Sumatra Utara, tentu tidak ada yang salah. 

Tidak juga cacat moral atau etika politik. Mereka tetap sah mengajukan dirinya sebagai calon walikota. PDIP juga sudah menyetujui pencalonan dua anak muda tersebut. 

Meskipun muncul juga ketidaksetujuan dari internal partai. Misalnya dari FX Rudi Rudyatmo yang merasa kecewa karena justru yang maju sebagai calon Walikota Solo adalah Gibran (lihat di sini)

Akan tetapi pencalonan Gibran dan Boby merupakan berakhirnya populisme Jokowi. Gagasan Mietzner (2015) mengenai populisme Jokowi untuk membunuh praktik oligarki menjadi tidak benar. Jokowi justru dikepung oleh praktik oligarki (baca: nepotisme) seperti saat jaman Orde Baru.

Majunya Gibran dan Boby dalam kontestasi keuasaan daerah membenarkan tesis Johanes Danang Widyoko (2016) dalam "Menimbang Peluang Jokowi Memberantas Korupsi: Catatan untuk Gerakan Anti Korupsi". 

Jokowi yang bukan berasal dari elite politik dan bukan ketua partai politik tampak tidak mampu melawan kepentingan oligarki dan elit politik yang mendukungnya.

Tulisan ini sejalan dengan tesis Widyoko, Jokowi tidak mampu melawan dirinya sendiri untuk menghilangkan praktik oligarki dalam lingkaran kekuasaanya. Justru Jokowi menjadi nahkoda yang membawa keluarganya menuju apa yang saya sebut sebagai "Neo Oligarki".