Banyak orang yang pandai baca-tulis dikerahkan untuk mengajar secara sukarela. Organisasi masa banyak dilibatkan untuk mensukseskan program luhur ini. Hasilnya sungguh menakjubkan: pada tanggal 31 Desember 1964, semua penduduk Indonesia usia 13-45 tahun (kecuali yang ada di Irian Barat) dinyatakan bebas buta huruf (Ali, 2007).
Dari hasil program pemerintahan Soekarno ada dua yang perlu dicatat: 1. Adanya komitmen kuat pemerintahan saat itu untuk menempatkan pemberantasan buta-huruf sebagai bagian dari perjuangan nasional yang tidak boleh dikesampingkan. 2. Adanya proses pelibatan dan mobilisasi rakyat dalam mensukseskan pemberantasan buta huruf. Pada pemerintahan berikutnya Indonesia mengalami pasang surut di dunia pendidikan, Pada tahun 2011, angka buta huruf di Indonesia masih mencapai 8,3 juta jiwa atau 4,79 persen dari total penduduk Indonesia berusia 15-45 tahun.
Sementara Komisi Nasional Perlindungan Anak melaporkan, hingga tahun 2011 (dan data 2017 menunjukkan ada akses yang tak merata terkait literasi), masih ada 11,7 Juta anak Indonesia yang tidak pernah tersentuh pendidikan dasar. Pada tahun 1964, jumlah buta huruf untuk penduduk usia 13-45 tahun (kecuali Irian Barat) dinyatakan NOL.
Nah, pada tahun 2011, misalnya, untuk penduduk usia 15-45 tahun, jumlahnya malah mencapai 8,3 juta orang. Kedua, pemerintahan sejak Orde Baru hingga sekarang ini kurang menganggap penting pemberantasan buta huruf.Â
Pada masa Orde Baru, masih ada program pemberantasan buta-huruf yang disebut Program Paket ABC. Tetapi program itu murni hanya bersandar pada birokrasi pemerintah. Nyaris tidak ada mobilisasi rakyat secara massif. Di masa pasca reformasi, program pemberantasan buta-huruf malah nyaris tidak terdengar.
Dalam banyak ulasan, di beberapa negara lain memiliki kebijakan khusus, kaum buta-huruf yang menolak terlibat dalam pemberantasan buta huruf dikenai hukuman.
Di Rusia, penolakan untuk ikut kursus pemberantasan buta huruf diancam hukum denda, kerja paksa, kehilangan kartu makanan. Di Turki, pemerintah mengumumkan bahwa lapangan kerja di pemerintah hanya tersedia bagi orang-orang yang dapat membaca dan menulis. Kendala kedua adalah bahwa pemerintah tidak menganggap pendidikan sebagai senjata memajukan bangsa.
Pada kenyatannya, sekarang ini pendidikan terjebak dalam logika pasar. Lembaga pendidikan telah berubah fungsi, yakni dari tugas mencerdaskan bangsa menjadi instrumen untuk memenuhi dahaga kaum bermodal di dalam lapangan pekerjaan. Selain itu juga terdapat beragam kebijakan perbukuan yang cukup produktif di beberapa negara seperti di India, di Korea selatan, di Australia, dan lainnya.
Menjadi Nakhoda Zaman
Sebagai ikhtiar gerakan pelajar berkemajuan, tidak ada pilihan lain, Muhammadiyah atau Aisyiyah harus bekerja keras, dengan dedikasi tinggi, dan dengan daya kreatifitasnya, harus menjadi pelopor gerakan literasi masysrakat di republik ini. Kita harus akhiri tragedi nol baca, tragedi lima belas ribu jiwa/penduduk Indonesia mengantri satu buku.
Mengapa ini penting?
