Antara Deklarasi "JaDI" dan Urgensi Pemantau Pemilu 2019

Salah satu fenomena menarik yang mengiringi even Pemilu 2019 adalah berdirinya perkumpulan yang didirikan para mantan pekerja pemilu. Mantan komisioner KPU dan Bawaslu (baik pusat maupun daerah) mendeklarasikan berdirinya Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI). Secara nasional JaDi  dideklarasikan tanggal 14 Agustus 2018, kemudian diikuti deklarasi JaDI di sejumlah provinsi.

Dalam anggaran dasarnya disebutkan  tujuan utama berdirinya JaDI adalah untuk memperkuat pelembagaan demokrasi di Indonesia. Dilihat dari tujuan serta momentum berdirinya yang beriringan dengan tahun politik, yakni penyelenggaraan tahapan Pemilu 2019, kegiatan JaDI di masa awal berdirinya akan lebih dioptimalkan untuk memantau pelaksanaan Pemilu 2019.

Munculnya JaDi sebagai lembaga pemantau akan memberi warna tersendiri bagi dunia pemantauan pemilu di Indonesia. Sebab JaDI didirikan oleh mereka yang telah teruji integritas serta kompetensinya dalam bidang pemilu. 

Selain teruji, mereka juga terlanjur jatuh cinta dengan proses pemilu dan demokrasi di negeri ini. Kecintaan mereka terlihat dengan kesukarelaan mendirikan JaDI di sejumlah daerah dengan modal gotong royong dari anggota.

Eksistensi JaDI juga akan kembali menggairahkan dunia pemantauan yang dalam sepuluh sampai lima belas tahun terakhir tampak lesu. Jika di Pemilu 2004 ada 25 lembaga pemantau yang terakreditasi, di pemilu 2014 tinggal 19 (Khoirunnisa Agustyati et.al, 2015: 34). 

Selain secara kuantitas berkurang, gaung lembaga pemantau saat ini tak sekuat ketika KIPP, UNFREL dan Forum Rektor melakukan pemantauan di pemilu awal era reformasi.

Memang ada anggapan bahwa keberadaan pemantau kurang relevan jika pemilu telah berlangsung demokratis. Peran pemantau akan efektif jika penyelenggara pemilu belum sepenuhnya independen dan berintegritas. 

Sebagaimana kita tahu, penyelenggara pemilu di awal era reformasi (khususnya Pemilu 1999) terdiri dari pemerintah dan partai politik, yang masing-masing memiliki kepentingan terhadap hasil pemilu. Kewenangan pengawas waktu itu juga tidak sekuat sekarang. Pada kondisi seperti itulah keberadaan pemantau sangat dibutuhkan.

Mulai Pemilu 2004, ketika desain lembaga penyelenggara pemilu mensyaratkan diisi oleh orang-orang independen, lambat laun integritas dan netralitas penyelenggara pemilu terbangun. 

Di aspek pengawasan, selain tambah kewenangan, secara kelembagaan diperkuat dan dipermanenkan: panitia pengawas pemilu (Panwaslu) menjadi badan pengawas pemilu (Bawaslu). Di saat itulah, peran lembaga pemantau mulai berkurang. 

Tapi bukan berarti keberadaan lembaga pemantau tidak diperlukan lagi. Menurut Nur Hidayat Sardini (2011: 255) pemantau selalu memiliki peran untuk turut memberikan keabsahan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Disamping itu juga meningkatkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini hak sipil dan politik.

Memang saat ini kewenangan Bawaslu bertambah sehinga lebih punya taring menindak pelanggaran. Namun tak menutup kemungkinan justru pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara, baik jajaran KPU/Bawaslu atau pelanggaran yang merupakan kolaborasi antar keduanya. Banyaknya pengaduan atas pelanggaran kode etik ke DKPP membuktikan malpraktik pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara (Ardiles R.M. Mewoh, 2015).

Hal itu menunjukkan, desain lembaga penyelenggara pemilu yang diisi orang-orang independen sekalipun (sehingga memungkinkan pemilu berlangsung luber-jurdil dan demokratis) masih punya potensi adanya pelanggaran. 

Oleh karena itu, perlu tetap dibuka ruang dan mekanisme pengaduan pemilu. Paling tidak ada tiga unsur  yang berhak menyampaikan pengaduan dan melaporkan dugaan atas pelanggaran pemilu, yakni: pemilih, peserta pemilu dan pemantau (Ramlan Surbakti at.a, 2011: 24).

Dengan demikian, keberadaan pemantau masih diperlukan guna mengawal pemilu di negeri ini. Disamping karena potensi pelanggaran bisa dilakukan penyelenggara juga akhir-akhir ini masih adanya ego sektoral penyelenggara dalam menyikapi perbedaan penafsiran regulasi pemilu. Kita masih ingat beda pendapat antara KPU dan Bawaslu terkait status mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif.

Pemantau dan pengawas pemilu pada hakekatnya adalah lembaga kontrol untuk menjamin pemilu berlangsung luber jurdil, transparan, akuntabel, dan sesuai kaidah undang-undang. Bedanya, pengawas punya kewenangan menyelesaikan pelanggaran dan sengketa. 

Anggaran operasional pengawas juga dijamin negara. Sedangkan pemantau pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi publik sebagai ikhtiar meminimalisir kecurangan, baik yang dilakukan peserta pemilu maupun penyelenggara.

Meski tak punya kewenangan menyelesaikan pelanggaran dan sengketa, pemantau diharapkan menjadi "kekuatan penyeimbang". Baik ketika ego sektoral muncul di antara penyelenggara pemilu maupun saat ada ketegangan antara penyelenggara dan peserta pemilu. 

Selain itu, pemantau diharapkan selalu punya elan vital untuk menggerakkan moral publik agar terus mengawal pemilu. Dua hal itulah yang mendasari urgensi pemantau Pemilu 2019.***