Ini  sekaligus pesan bagi militer Indonesia agar tetap setia menjalin kerja  sama dengan Amerika, jika tidak ingin hal yang buruk lebih besar  terjadi. Tidak bisa dimungkiri banyak petinggi militer Indonesia punya  hubungan khusus dengan Amerika terutama bagiamana para petinggi itu  pernah belajar keterampilan militer dan bersekolah di negeri super power  ini. Hal itu bisa dilihat dalam sejarah dua presiden Indonesia, Jendral  Suharto dan Jendral SBY ketika menjadi nahkoda negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini. Arah kebijkan luar negeri dua Presiden  berlatar belakang militer ini sangat akrab dengan Amerika bahkan  bisa  dikatakan tidak ada tempat yang banyak untuk kepentingan negara yang  berhaluan "kiri" seperti china di Indonesia.
Jadi sebenarnya  dibukanya dokumen CIA tentang peristiwa G30S/PKI dan sempat dilarangnya  jendral Gatot untuk memasuki wilayah Amerika adalah sebuah pesan politik  yang ingin disampaikan oleh Amerika agar Indonesia terutama militer  tetap menjaga ikatan yang kuat dengan Amerika.
Mungkin banyak  orang yang melihat bahwa kasus ini merugikan jendral Gatot, tapi  faktanya malah berkebalikan. Situasi ini justru menguntungkan pimpinan  TNI ini yang menurut suvey-survey terakhir ditempatkan sebagi kandidat  pontensial dan kuat untuk bertarung di pilpres 2019 nanti. Nama Gatot  semakin melambung tinggi dan konsolidasi dukungan terhadapnya semakin  kuat pasca kasus pelarangan ini. Inilah yang diinginkan Amerika.Â
Jendral Gatot sangat diinginkan Amerika untuk menjadi pemimpin  Indonesia kedepan untuk membendung pengaruh China di Indonesia demi  memenangkan pertarungan hegemoni di kawasan Asia pasifik, karena seperti  disebutkan di awal bahwa Indonesia adalah negara yang penting dan  strategis dalam keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas  keamanan di kawasan ini. Singkatnya ini taktik Amerika untuk menguatkan  posisi Gatot di kancah politik Indonesia. Apalagi tidak ada penjelasan  terkait alasan pelarangan dan akhirnya pelarangan itu pun dengan  sendirinya dicabut.
Hubungan jendral Gatot dan panglima angkatan  bersenjata AS pun disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat  bahkan sebagai junior-senior.
Bukan alasan HAM dan demokrasi
Sebenaranya beberapa jendral Indonesia telah masuk dalam daftar  pelarangan untuk memasuk wilayah Amerika. Biasanya karena keterkaitannya  dengan pelanggaran HAM atau sejenisnya. Amerika melakukannya demi  menjaga citra dan mengklaim diri sebagai negara pengaplikasi demokrasi  dan HAM di dunia. Tapi benarkah demikian? Faktanya adalah Amerika  berwajah ganda jika dihadapkan pada penerapan demokrasi dan HAM.
Jika ada yang mengatakan pelarangan jendral Gatot disebabkan  kedekatannya dengan organisasi islam yang dilabelkan oleh banyak  kalangan sebagai organisasi garis keras, misalnya FPI dan  kawan-kawannya, maka ini bukalah alasan utama. Amerika dalam masalah HAM  dan demorkasi adalah negara yang tidak konsisten. Mari buka lembar  sejarah, tentang pemberontakan PRRI di Sumatrah terhadap Indonesia saat  itu. PRRI mengusung ideologi islam yang selama ini diantisipasi oleh  Amerika, namun justru mendapat dukungan dari negeri pemimpin blok barat  saat itu.Â
Amerika melakukannya karena ingin menyingkirkan  Sukarno yang cukup dekat dengan blok timur. Artinya ini bukan persoalan  idealisme tapi ini persoalan kepentingan politik, yang tidak peduli  apakah kucing hitam atau putih, asalkan bisa menangkap tikus. Tidak  pedulil melanggar HAM atau tidak yang penting kepentingan bisa tercapai. Inilah prinsip politik luar negeri yang dimainkan Amerika selama ini.
Dengan kata lain insiden pelarangan yang kemudian telah dicabut pada  jenderal Gatot untuk memasuki wilayah AS hanyalah pesan yang ingin  dikirimkan oleh Amerika pada Indonesia terutama militer dan sekaligus  menguatkan posisi jendral Gatot dalam konstalasi politik nasional.
 ~SK, 23 Oktober 2017
