Pada kenyataannya, masyarakat tidak menikmati kebebasan berpolitik. Pemerintah sangat-amat membatasi perkumpulan, perserikatan dan aspirasi melalui kegiatan pengawasan, mata-mata, dan penangkapan di luar prosedur hingga adanya penyiksaan. Lewat kekuasaannya, pemerintah dapat mendikte lembaga-lembaga tinggi dengan membongkar-pasang individu yang dikehendakinya. Pemerintah juga mengawasi dengan ketat kebebasan pers.
Pasca lengsernya Ben Ali dari jabatan, Tunisia memasuki babak baru dalam perpolitikan. Langkah awal demokratisasi Tunisia adalah membentuk Dewan Transisi untuk menyusun regulasi penyelenggaraan Pemilu. Namun, setelah diselenggarakannya pemilu pada Oktober 2012, yang dimenangkan oleh partai An-Nahdhah, kekhawatiran kerapmuncul kembali di sebagian kalangan. Ini disebabkan adanya kebngkitan politik Islam di Tunisia.Â
Pada September 2014 pimpinan koalisi An-Nahdhah menyatakan mundur dari jabatan akibat kekacauan yang terjadi di dunia politik Tunisia. Kebijakan pemerintah yang terlalu toleran terhadap Islam radikal membuat khawatir. Apalagi setelah terbunuhnya dua orang tokoh oposisi, yang menandakan semakin maraknya radikalisme di Tunisia pasca pemilu. Setelah hal ini terjadi pemerintah dianggap gagal mengawal transis demokrasi.
Daftar Pustaka
Ahmad Sahide, S. H. (2015). The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya. Jurnal Hubungan Internasional Vol. 4 No. 2.
Ghafur, M. F. (2014). AGAMA DAN DEMOKRASI : MUNCULNYA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI TUNISIA, MESIR DAN LIBYA. Jurnal Penelitian Politik.
Mutaqien, M. (2009). Arab Spring: Dimensi Domestik, Regional dan Global. Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga.
Risdiawan, R. (n.d.). Revolusi Menuju Demokratisasi: Pengalaman Tunisia. academia.edu.
Thalhah, H. (2009). Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen. Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16.
Artikel ini sebagai salah satu syarat Tugas II Mata Kuliah Teori Hubungan Internasional dengan Dosen Pengampu: Fadlan Muzakki, S.IP., M.Phil., LLM.
