TB 2 Prof Dr. Apollo - Tax Avoidance

4. Kebijakan Treaty Shopping

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan payung hukum yang dapat digunakan pihak kantor pajak dalam mengantisipasi praktik treaty shopping diatur dalam :

• Surat Edaran DJP Nomor. 01/PJ.10/1994 mengenai peraturan tentang Surat Keterangan Domisili, tanggal 29 januari l994
• Surat Edaran DJP  Nomor. 04/PJ.34/2005, tentang Penetapan Kriteria Beneficial Owner,  tanggal 7 juli 2005

5. Kebijakan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Kebijakan ini diatur dalam PER-32/PJ/2011 tentang penetapan Penerapan Prinsip Kewajaran/ arm's length principle atas Transaksi wajib pajak yang memiliki Hubungan Istimewa.

Daftar Pustaka/Lampiran:

• Undang-Undang PPh No 36 Tahun 2008
• PER No. 32/PJ/2011 Penerapan Prinsip Kewajaran/arm's length principle dalam transaksi  yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang Memiliki Hubungan Istimewa.
• PMK Nomor 169/PMK.03/2015 tentang Penghitungan Pajak Penghasilan atas Penentuan Besarnya Debt to Equity Ratio.
• Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 650/KMK.04/l994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar Negeri yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek.
• KMK nomor l002/KMK.04/l984 Penentuan Pajak Penghasilan atas Perbandingan Hutang dan Modal Sendiri.
• SE-22/PJ.4/l995, tanggal 26 April l995 tentang Dividen Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek
• Surat Edaran DJP No.35/PJ.4/l995, Penegasan Lebih Lanjut Atas Penerimaan Dividen Dari Penyertaan Modal Badan Usaha dari Luar Negeri Yang Kepemilikan Sahamnya Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, tanggal 7 Juli l995.
• SE No.04/PJ.7/l993, Petunjuk Penanganan Kasus-kasus Transfer Pricing, tanggal 9 Maret l993
• SE No.01/PJ.10/199, mengenai peraturan tentang Surat Keterangan Domisili, tanggal 29 Januari l994
• SE No.04/PJ.34/2005, tentang  Penetapan Kriteria Beneficial Owner, tanggal 7 juli 2005