Kasus Perceraian di Korea Utara
Korea Utara dikenal dengan aturan ketatnya, termasuk dalam hal perceraian. Perceraian di negara ini dianggap sebagai tindakan anti-sosialis dan tidak disukai oleh pemerintah. Sejak Desember 2024, aturan baru diterapkan di mana kedua belah pihak yang bercerai dikirim ke kamp kerja paksa, bukan hanya pihak yang mengajukan perceraian. Hukuman ini bisa berlangsung antara satu hingga enam bulan. Perceraian di Korea Utara sering kali dipicu oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kondisi ekonomi yang buruk.
Perceraian di Korea Utara memiliki dampak yang signifikan, baik bagi individu yang terlibat maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak utama:
Hukuman Berat: Pasangan yang bercerai di Korea Utara sering kali dihukum dengan kerja paksa di kamp militer. Hukuman ini bisa berlangsung antara satu hingga enam bulan. Hukuman ini tidak hanya berlaku bagi pihak yang mengajukan perceraian, tetapi juga bagi kedua belah pihak setelah aturan baru diterapkan pada Desember 2024
Stigma Sosial: Perceraian dianggap sebagai tindakan anti-sosialis dan sangat tidak disukai oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan stigma sosial yang berat bagi individu yang bercerai, yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan profesional mereka
Kondisi Ekonomi: Banyak perceraian dipicu oleh kondisi ekonomi yang buruk dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pandemi COVID-19 memperburuk situasi ekonomi, menyebabkan peningkatan jumlah perceraian karena kesulitan finansial yang dihadapi keluarga
Kesehatan Mental: Hukuman berat dan stigma sosial dapat berdampak negatif pada kesehatan mental individu yang bercerai. Mereka mungkin mengalami stres, depresi, dan kecemasan akibat tekanan sosial dan hukuman fisik
Pengaruh pada Anak: Anak-anak dari pasangan yang bercerai juga terkena dampak negatif. Mereka mungkin menghadapi stigma sosial dan kehilangan dukungan emosional serta finansial dari orang tua yang dihukum
Secara keseluruhan, perceraian di Korea Utara membawa dampak yang sangat berat bagi individu yang terlibat, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial.
Korea Utara dikenal dengan kebijakan ketatnya yang sering kali dianggap melanggar hak asasi manusia. Salah satu kebijakan kontroversial adalah pelarangan perceraian, termasuk dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan apakah tindakan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi oleh pemerintah terhadap warganya.
.
