Mohon tunggu...
Marjuki Ismail
Marjuki Ismail Mohon Tunggu... Editor - Jurnalis

Abadikan Kejadian Saat Ini, Kode Etik Jurnalis

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

Kementerian ATR/BPN Didesak Bertindak: Merugikan Negara Surat Garapan Terduga Yono Karyono atau Sertifikat Negara, Mana yang Sah?

4 September 2024   13:11 Diperbarui: 4 September 2024   13:17 67
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bisnis. Sumber ilustrasi: Unsplash

Kabupaten Tangerang | Sengketa tanah yang melibatkan Yono Karyono di Kabupaten Tangerang terus menjadi sorotan, terutama setelah muncul pertanyaan serius mengenai keabsahan surat garapan yang diterbitkan oleh Yono dibandingkan dengan sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Kasus ini menantang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN RI) untuk segera mengambil tindakan tegas, termasuk menindak para oknum pejabat yang diduga terlibat dalam mempermainkan hukum dan merugikan negara.

Surat garapan Yono Karyono yang belakangan terbukti palsu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor perkara 1709/Pld.2014/PN.Tng, masih menjadi alat yang kuat bagi Yono untuk menguasai lahan seluas 14 hektar di Karawaci, Bencongan, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Keadaan ini menimbulkan kecurigaan adanya keterlibatan oknum-oknum pejabat yang menyalahgunakan wewenang mereka untuk mendukung kepentingan ilegal.

Usman Muhammad, SH, sebagai perwakilan hukum dari PT Satu Stop Sukses, pemilik sah tanah tersebut, menyatakan kekesalannya atas lambannya respons pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini.

"Kementerian ATR/BPN RI harus segera bertindak. Kami mendesak adanya tindakan hukum tegas terhadap para oknum yang terlibat, termasuk menangkap mereka yang dengan sengaja merugikan negara dan masyarakat," tegas Usman saat ditemui media, Rabu, (4/9/2024).

Ketidakpastian hukum ini tidak hanya merugikan pemilik sah lahan, tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Keberadaan surat garapan palsu yang lebih diakui daripada sertifikat resmi BPN RI menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem administrasi pertanahan, yang seharusnya dilindungi dan ditegakkan oleh negara.

Kementerian ATR/BPN RI kini dihadapkan pada tuntutan untuk membersihkan institusinya dari oknum-oknum yang diduga memperjualbelikan hukum demi keuntungan pribadi. Publik menuntut agar kementerian segera melakukan investigasi mendalam dan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat dalam kasus ini.

Direktur Utama PT Satu Stop Sukses, Kismet Chandra, melalui perwakilan hukumnya, juga menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan kasus ini berlarut-larut.

"Jika tidak ada tindakan tegas, ini akan menjadi preseden buruk yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan hukum di negara ini," kata Kismet melalui pernyataan resmi.

Kasus ini juga menjadi peringatan bagi Kementerian ATR/BPN RI untuk memperkuat sistem dan mekanisme pengawasan terhadap proses penerbitan sertifikat tanah, serta memastikan bahwa semua tindakan pejabatnya berada di bawah pengawasan ketat demi kepentingan negara dan rakyat.

Dengan makin mendekati peringatan 79 tahun kemerdekaan Indonesia, masyarakat menanti langkah konkret pemerintah dalam menangani kasus ini. Penegakan hukum yang tegas dan penangkapan oknum-oknum pejabat yang terlibat diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap jengkal tanah di Indonesia dilindungi oleh hukum yang adil dan tidak bisa diperjualbelikan.

Kementerian ATR/BPN RI, bersama dengan instansi terkait lainnya, harus segera menunjukkan komitmen nyata untuk menyelamatkan aset negara dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jika tidak, kasus ini bisa menjadi bukti nyata bahwa hukum di Indonesia masih mudah dipermainkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan koneksi.

Masyarakat dan berbagai pihak kini menantikan langkah tegas dari Kementerian ATR/BPN RI untuk mengakhiri polemik ini. Jika tidak, kasus ini akan menjadi preseden buruk yang semakin merusak kepercayaan publik terhadap legalitas sertifikat tanah di Indonesia.

Dengan semakin mendesaknya kebutuhan akan kepastian hukum, Kementerian ATR/BPN RI dituntut untuk segera menyelesaikan kasus ini dan memastikan bahwa sertifikat yang mereka keluarkan benar-benar diakui dan dilindungi oleh negara. Keberhasilan dalam menangani kasus ini akan menjadi tolok ukur bagi penegakan hukum di sektor pertanahan di Indonesia.

Red

Sumber: Usman Muhammad SH Tim Hukum Kuasa PT Satu Stop Sukses 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun