Hasto Menyamakan Diri dengan Bung Karno, Layakkah?

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya yang menyamakan nasibnya dengan Bung Karno. Pernyataan ini muncul setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus penyuapan Harun Masiku. Membawa-bawa nama besar proklamator kemerdekaan Indonesia untuk membela diri dalam kasus hukum justru menuai kritik tajam dari berbagai pihak.

Bung Karno: Simbol Perjuangan Kemerdekaan

Bung Karno, Presiden pertama Indonesia sekaligus Bapak Proklamator, adalah sosok yang disegani tidak hanya di tanah air tetapi juga di dunia internasional. Perjuangan Bung Karno melawan penjajahan Belanda penuh pengorbanan, termasuk mendekam di penjara Sukamiskin pada 1929 dan diasingkan ke Ende, Flores, pada 1934. Tindakannya dianggap ekstrimis oleh kolonial Belanda karena gigih menyuarakan kemerdekaan Indonesia.

Dalam bukunya Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Bung Karno menulis bahwa penjara adalah bagian dari pengorbanan untuk cita-cita besar. Bagi Bung Karno, derita di balik jeruji besi adalah harga yang harus dibayar demi mewujudkan Indonesia merdeka. Pengorbanan ini, tanpa pamrih dan penuh integritas, menjadikan Bung Karno sebagai simbol perjuangan bangsa.

Hasto dan Tuduhan Korupsi

Baca juga: Fenomena Hasto Kristiyanto, sang Pengasuh Kambing Hitam

Sementara itu, konteks penahanan Hasto Kristiyanto sangat berbeda. KPK menetapkannya sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam menghalangi penyidikan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Korupsi, sebagaimana diketahui, adalah kejahatan yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa, menyebabkan kemiskinan, ketidakadilan, dan ketertinggalan.

Pernyataan Hasto yang membandingkan dirinya dengan Bung Karno dianggap tidak sebanding, bahkan terkesan melenceng. Bung Karno dipenjara karena memperjuangkan kemerdekaan, sementara Hasto berurusan dengan hukum karena tuduhan tindak pidana korupsi, yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan Bung Karno.

Kritik Publik: Jangan Politisasi Kasus Hukum

Publik bereaksi keras terhadap upaya Hasto yang dianggap mencoba mempolitisasi kasus hukumnya. Di media sosial, banyak warganet menilai tindakan Hasto sebagai bentuk pengalihan isu yang justru merugikan citra PDI Perjuangan. Kritik ini juga datang dari berbagai pengamat politik dan aktivis antikorupsi.

Menurut beberapa pengamat politik , membawa-bawa nama besar Bung Karno dalam konteks ini adalah langkah yang tidak etis. Bung Karno berjuang untuk rakyat, sementara kasus yang melibatkan Hasto justru merugikan rakyat. Ini tidak sebanding.  

Baca juga: Hasto Kristiyanto Ketemu Mantan Pacar Kaesang, Sinetron Politik?

Juga pernyataan Hasto dapat memperburuk persepsi publik terhadap PDI Perjuangan. Sebagai partai besar, PDIP seharusnya menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, bukan malah membela kadernya dengan argumen politis.

Baca juga: Hasto Simpan Rahasia Jokowi? Siapa yang Politisasi Hukum?

Korupsi: Pengkhianatan terhadap Cita-Cita Kemerdekaan

Korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan oleh seluruh elemen bangsa. Dalam konteks ini, mereka yang terlibat dalam praktik korupsi dapat dianggap sebagai pengkhianat cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa. Bung Karno dan para pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Tindak pidana korupsi, sebaliknya, adalah penghalang utama tercapainya cita-cita tersebut.

Hasto dan PDI Perjuangan seharusnya fokus pada proses hukum yang sedang berjalan. Membawa aspek politik atau membandingkan dirinya dengan Bung Karno justru memperkeruh suasana dan mengundang kritik lebih tajam. Dalam situasi seperti ini, langkah terbaik adalah kooperatif dan menunjukkan transparansi kepada publik.

Pesan untuk Pemimpin dan Partai Politik

Kasus ini seharusnya menjadi pembelajaran penting bagi para pemimpin dan partai politik di Indonesia. Kepercayaan publik terhadap partai politik sudah sangat tergerus oleh berbagai skandal korupsi. Oleh karena itu, partai politik harus menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pemberantasan korupsi, termasuk dengan tidak melindungi kader yang terlibat kasus hukum.

Bagi Hasto, membandingkan dirinya dengan Bung Karno tidak hanya tidak pantas tetapi juga merendahkan perjuangan seorang pahlawan bangsa. Publik tentu berharap agar kasus ini menjadi momentum bagi partai politik, termasuk PDI Perjuangan, untuk introspeksi dan memperkuat komitmen mereka dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Pernyataan Hasto Kristiyanto yang menyamakan dirinya dengan Bung Karno menuai kritik tajam karena dianggap tidak relevan dan tidak pantas. Bung Karno adalah simbol perjuangan melawan penjajahan, sementara kasus yang melibatkan Hasto justru berkaitan dengan korupsi, kejahatan yang menjadi musuh bangsa. Di tengah tantangan besar melawan korupsi, bangsa ini membutuhkan teladan pemimpin yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen pada kepentingan rakyat, bukan pembelaan yang membelokkan fakta dan merusak kepercayaan publik.***MG