KPK, sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan data dan fakta, telah menetapkan Hasto sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang dianggap cukup. Sebaliknya, tuduhan terhadap KPK sebagai alat politik era Jokowi justru terkesan melemahkan narasi independensi hukum di Indonesia.
Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Jokowi
Fakta lain yang perlu dicermati adalah tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi, bahkan setelah ia meninggalkan jabatannya. Survei terakhir menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi masih di atas 80%. Ini menjadi alasan mengapa banyak lawan politik Jokowi berusaha menjatuhkan kredibilitasnya.
Namun, menghubungkan semua masalah di negeri ini dengan Jokowi, seperti yang dilakukan PDIP melalui Guntur, justru bisa menjadi bumerang. Publik mungkin melihat langkah ini sebagai upaya melemahkan citra Jokowi demi mengaburkan isu hukum yang sebenarnya.
Politisasi Hukum: Siapa yang Sebenarnya Melakukannya?
Pernyataan Guntur menimbulkan ambivalensi di kalangan masyarakat. Di satu sisi, PDIP menyatakan taat hukum dan menghormati proses yang dilakukan KPK. Di sisi lain, mereka juga melontarkan narasi politis yang seolah menyudutkan Jokowi.
Sikap seperti ini justru memperlihatkan bahwa PDIP sedang melakukan apa yang mereka tuduhkan kepada pihak lain: mempolitisasi hukum. Tuduhan bahwa KPK adalah alat politik Jokowi seakan menjadi tameng untuk menghindari pembahasan substansi kasus hukum Hasto.
Menyikapi Kasus Hukum dengan Elegan
Penting bagi semua pihak, termasuk PDIP, untuk menghadapi kasus hukum secara profesional dan transparan. Jika Hasto Kristiyanto tidak bersalah, buktikanlah melalui jalur hukum dengan bukti yang kuat. Menyeret-nyeret nama Jokowi atau membuat narasi politis hanya akan merugikan kredibilitas PDIP di mata publik.
Sebagai partai besar, PDIP seharusnya menunjukkan kedewasaan politik dengan memisahkan ranah hukum dan politik. Langkah ini tidak hanya menjaga nama baik partai, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum di Indonesia.
Kasus hukum Hasto Kristiyanto seharusnya dijawab dengan bukti, bukan dengan politisasi. Menghubungkan KPK dengan Jokowi atau menyebut bahwa pengaruhnya masih kuat di pemerintahan saat ini justru mengaburkan fokus utama: apakah Hasto bersalah atau tidak.
