Pilkada Serentak 2024 menjadi ajang pembuktian pengaruh politik dua nama besar di Indonesia: Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Meski  Jokowi masih menjadi kader PDIP, karena belum ada secara formal keluar dari PDIP, dinamika politik belakangan ini menunjukkan adanya potensi gesekan antara keduanya. Jokowi terlihat "all out" mendukung calon kepala daerah yang dipercaya mampu meneruskan program dan visi pembangunannya, sementara PDIP memilih jalurnya sendiri dengan mengusung kader atau calon lain yang dianggap lebih sejalan dengan ideologi partai.
Pertanyaannya, siapa yang lebih berpengaruh? Dan bagaimana kompetisi ini mencerminkan lanskap politik Indonesia ke depan?
Jokowi dan Strategi Dukungan Langsung
Jokowi tidak hanya mendukung secara simbolis, tetapi turun langsung ke lapangan. Di Jawa Tengah, ia terlihat aktif berkampanye untuk Luthfi, yang didukung koalisi partai KIM dan di Jakarta, Jokowi juga mendukung Ridwan Kamil (RK) sebagai cagub dukungan koalisi partai KIM, kandidat yang bukan berasal dari PDIP. Langkah ini memicu spekulasi bahwa Jokowi ingin menjaga keberlanjutan program pembangunan, terutama di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyek infrastruktur lainnya, yang membutuhkan figur kepala daerah dengan rekam jejak teknokratis seperti RK.
Ridwan Kamil, yang dikenal sebagai kepala daerah dengan pendekatan inovatif, dianggap sebagai sosok yang mampu mengimbangi kebutuhan Jokowi akan kesinambungan program di Jakarta. Selain itu, langkah Jokowi ini juga dianggap sebagai sinyal untuk memperluas pengaruh politiknya di luar struktur formal PDIP.
PDIP dan Loyalitas Ideologis
Di sisi lain, PDIP tetap konsisten dengan garis ideologisnya, memilih kader seperti Pramono Anung untuk Jakarta. Langkah ini bukan hanya soal memenangkan kontestasi politik lokal, tetapi juga mempertahankan identitas partai sebagai kekuatan politik yang independen dari figur Jokowi. Dalam konteks ini, Pilkada menjadi ajang pembuktian siapa yang lebih mampu menarik simpati rakyat---Jokowi dengan dukungannya yang "berorientasi pembangunan," atau PDIP dengan mesin partai yang sudah mapan.
Menariknya, PDIP dukungannya dari Anies Baswedan yang notabene punya pengikut punya ideologi yang berbeda dengan PDIP, dan kini mendukung Pramono dan Rano Karno di Jakarta. Dukungan Anies menambah kompleksitas persaingan, terutama karena ia memiliki basis massa sendiri yang loyal, meski belum sepenuhnya terintegrasi dalam kontestasi partai-partai besar.
Mengapa Jokowi dan PDIP Berselisih Arah?
Meski Jokowi berasal dari PDIP, perbedaan prioritas politik terlihat semakin tajam. Jokowi cenderung pragmatis, mendukung figur yang mampu merealisasikan program pembangunan dalam waktu dekat. Sebaliknya, PDIP berfokus pada loyalitas kader dan konsistensi ideologis untuk mempertahankan hegemoni politiknya dalam jangka panjang.
Selain itu, Pilpres 2024 juga menjadi latar belakang ketegangan ini. Jokowi tampak mulai mempersiapkan jalan politiknya pasca-presidensi, yang mungkin melibatkan membangun koalisi baru atau memperkuat pengaruh personalnya. PDIP, sebagai partai pemenang Pemilu 2024, tentu tidak ingin kehilangan dominasi politik yang telah mereka nikmati.
Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Publik
Siapa yang memenangkan dukungan publik di Pilkada ini akan sangat bergantung pada beberapa faktor:
Kinerja Kandidat
Publik cenderung memilih berdasarkan rekam jejak dan kapabilitas kandidat. Ridwan Kamil memiliki keunggulan sebagai pemimpin inovatif yang sudah terbukti di Bandung dan Jawa Barat, sementara Pramono Anung membawa pengalaman sebagai tokoh senior dalam pemerintahan.
Mobilisasi Mesin Politik
PDIP dikenal memiliki jaringan dan mesin politik yang kuat hingga ke tingkat akar rumput. Namun, popularitas Jokowi sebagai figur nasional masih menjadi daya tarik besar, terutama di kalangan swing voters.
Narasi Kampanye
Jika Jokowi mampu menyampaikan pesan kesinambungan pembangunan dengan jelas, ia dapat menarik simpati masyarakat yang menginginkan stabilitas dan progresivitas. Sebaliknya, PDIP perlu memperkuat narasi ideologis dan keunggulan kader untuk menjaga dukungan tradisionalnya.
Dukungan Tokoh dan Koalisi
Dukungan Anies Baswedan kepada Pramono dan Rano Karno menjadi variabel tambahan yang dapat memengaruhi hasil Pilkada, terutama di Jakarta. Anies memiliki daya tarik tersendiri di kalangan pemilih urban yang kritis terhadap pemerintahan Jokowi.
Persaingan Politik Pasca-Pilpres
Kompetisi antara Jokowi dan PDIP di Pilkada ini mencerminkan kelanjutan dari dinamika Pilpres. Jokowi, yang mendukung Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, tampak ingin menjaga pengaruh politiknya di lingkup nasional. Di sisi lain, PDIP berusaha menegaskan bahwa partai, bukan individu, adalah kekuatan utama dalam politik Indonesia.
Hasil Pilkada Serentak ini akan menjadi indikator penting siapa yang lebih berpengaruh, Jokowi atau PDIP. Jika calon yang didukung Jokowi menang, ini menunjukkan bahwa pengaruh personal mantan presiden ini masih sangat kuat, bahkan melebihi mesin partai. Sebaliknya, kemenangan PDIP akan menegaskan dominasi partai sebagai kekuatan politik utama di Indonesia.
Namun, lebih dari sekadar persaingan personal, hasil ini juga akan menentukan arah politik Indonesia ke depan---apakah lebih condong pada pendekatan pragmatis berbasis pembangunan, atau kembali pada ideologi dan loyalitas partai.
Jokowi dan PDIP adalah dua kekuatan besar yang tak terpisahkan dalam politik Indonesia. Meski begitu, persaingan antara keduanya mencerminkan pergeseran paradigma dalam cara politik dimainkan di era demokrasi modern.Â
Apakah Jokowi atau PDIP yang lebih berpengaruh, jawabannya ada di tangan rakyat yang akan memilih di Pilkada Serentak 2024. Bagaimanapun, yang terpenting adalah memastikan bahwa kontestasi ini menghasilkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat.***MG
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
