Rasa frustasi publik semakin memuncak ketika para pengamat dan aktivis antikorupsi menganggap KPK tidak berupaya secara maksimal untuk mencegah peristiwa ini.
Profesionalisme yang Dituntut Kembali
Peristiwa ini membuka wacana akan perlunya reformasi profesionalisme dalam tubuh KPK.Â
Sejumlah pihak menilai bahwa pengawasan dan kontrol internal di KPK harus diperkuat, termasuk mekanisme untuk mencegah peristiwa serupa terulang.Â
Menyikapi kejadian ini, ada beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan agar citra KPK dapat dipulihkan.
Evaluasi Mekanisme Penetapan dan Penahanan Tersangka
Sejak awal, sejumlah pihak telah mendesak agar Sahbirin segera ditahan usai penetapan status tersangkanya. Namun, langkah tersebut diabaikan, memberi celah bagi tersangka untuk kabur. KPK perlu mengkaji kembali mekanisme penetapan tersangka hingga keputusan penahanan, agar tidak terulang kesalahan yang sama di masa depan.
Penegasan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya
Hilangnya tersangka yang merupakan seorang pejabat tinggi seharusnya segera direspon dengan koordinasi yang cepat dan sigap bersama kepolisian maupun instansi lain untuk mempersempit ruang geraknya. KPK harus menunjukkan bahwa tidak ada tempat berlindung bagi koruptor di negara ini. Kesiapan koordinasi lintas institusi dapat menunjukkan KPK memiliki tekad yang kuat dalam membongkar korupsi tanpa kompromi.
Penyegaran dan Penegasan Komitmen Internal
Bagi KPK, kehilangan seorang tersangka berisiko membuat kredibilitasnya jatuh di mata publik. Maka, penyegaran dan penegasan komitmen di internal lembaga mutlak diperlukan. KPK perlu menunjukkan bahwa semua komponen lembaga ini berdedikasi penuh dalam menjalankan tugas mulia memberantas korupsi.
Upaya Memulihkan Kepercayaan
Tantangan terbesar KPK saat ini adalah memulihkan kepercayaan masyarakat yang telah goyah. Publik, yang masih menginginkan lembaga ini berdiri sebagai benteng pemberantasan korupsi, membutuhkan bukti nyata bahwa KPK serius melakukan perbaikan.Â
Membangun kembali kepercayaan bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan ketegasan dalam menindaklanjuti setiap kasus, transparansi yang lebih tinggi dalam proses hukum, dan upaya nyata dalam menangani korupsi yang sistemik.
