Namun, langkah ini tentu memiliki tantangan yang perlu diatasi. Bagaimana memastikan keberlangsungan dan konsistensi kebijakan ini? Apa saja tantangan yang mungkin muncul, dan bagaimana cara mengatasinya?
Tantangan yang Mengadang
Kapasitas Produksi dan Distribusi Lokal - PT Pindad memang memiliki kemampuan produksi kendaraan, namun untuk memenuhi permintaan kendaraan dinas bagi seluruh pejabat eselon I hingga menteri, perlu adanya kesiapan kapasitas produksi yang mumpuni.Â
Jika kebutuhan ini meningkat drastis, PT Pindad dan produsen lainnya harus mampu memenuhi kuantitas tanpa mengorbankan kualitas.
Infrastruktur Kendaraan Listrik - Jika kebijakan ini mengarah ke mobil listrik, tantangan infrastruktur akan menjadi salah satu faktor penting.Â
Indonesia masih memerlukan lebih banyak stasiun pengisian daya di seluruh wilayah, terutama di kawasan yang menjadi pusat operasional pemerintah.Â
Dengan ketersediaan stasiun pengisian yang memadai, pejabat tidak perlu khawatir akan kehabisan daya selama perjalanan dinas.
Kepercayaan Publik dan Dukungan - Anggaran Publik tentu menantikan realisasi kebijakan ini dengan skeptis sekaligus harap-harap cemas.Â
Pasalnya, kebijakan ini tidak hanya membutuhkan anggaran besar, tetapi juga transparansi dan dukungan nyata dalam implementasinya. Anggaran untuk pengadaan mobil dinas perlu diatur sedemikian rupa agar tidak membebani anggaran negara secara berlebihan.
Kesiapan Teknologi dan Kualitas - Produk Lokal Meski produk Pindad seperti Maung telah terbukti kuat dan dapat diandalkan, teknologi kendaraan dalam negeri perlu terus ditingkatkan agar bisa bersaing dengan produk impor dalam hal kenyamanan, keamanan, dan efisiensi bahan bakar atau daya listrik.
Komitmen Jangka Panjang Konsistensi kebijakan adalah tantangan besar bagi setiap kebijakan pemerintahan. Jika kebijakan ini hanya berlangsung sementara atau bergantung pada figur kepemimpinan, tujuan kemandirian industri otomotif nasional dapat sulit tercapai.
