Mobil Dinas Menteri dan Eselon I, Kemandirian Kendaraan Buatan Lokal?

Presiden Prabowo Subianto kembali mencuri perhatian dengan kebijakan barunya yang progresif dan berorientasi pada kemandirian nasional. 

Dalam langkah tegas ini, ia menginstruksikan agar semua menteri dan pejabat eselon I di Kabinet Merah Putih meninggalkan mobil impor, seperti Toyota Alphard, dan beralih ke kendaraan dinas buatan dalam negeri, yakni kendaraan produksi PT Pindad.

Instruksi ini dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada pada 28 Oktober 2024. 

Dalam acara tersebut, Anggito mengatakan bahwa mulai minggu depan, ia akan mulai menggunakan "Maung," kendaraan hasil karya PT Pindad yang dikenal tangguh dan dirancang untuk kebutuhan operasional militer dan sipil.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri," ungkap Anggito.

Menelusuri Makna Kebijakan Ini

Langkah Prabowo ini menyiratkan komitmen kuat terhadap penguatan industri otomotif nasional. Sudah lama masyarakat Indonesia menginginkan peningkatan penggunaan produk-produk dalam negeri, baik dalam sektor publik maupun swasta. 

Tak hanya sekadar peralihan kendaraan, kebijakan ini mencerminkan dorongan serius untuk menciptakan rantai pasok lokal yang tangguh serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

Lebih dari itu, jika kebijakan ini diperluas menjadi kendaraan dinas yang mengadopsi energi hijau atau bahkan beralih ke kendaraan listrik, dampaknya akan lebih signifikan dalam mendukung program pemerintah terkait kemandirian energi dan komitmen terhadap lingkungan. 

Mobil listrik buatan lokal, misalnya, akan mengurangi emisi karbon dan menunjukkan dukungan konkret pemerintah terhadap agenda energi bersih.