Pilkada Hijau Membutuhkan Keuangan Hijau: Membangun Masa Depan Demokrasi Berkelanjutan

Dalam bayang-bayang krisis iklim yang semakin mengancam, demokrasi tak lagi bisa hanya soal memilih pemimpin. Kini, demokrasi---khususnya dalam konteks Pilkada---perlu mengadopsi visi hijau, atau yang dikenal sebagai "Pilkada Hijau." 

Ini bukan hanya tentang memilih pemimpin yang populer, tetapi mereka yang mengutamakan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan. 

Namun, mewujudkan Pilkada Hijau membutuhkan satu elemen penting yang masih sulit ditemukan: keuangan hijau.

Mengapa Pilkada Hijau?

Pilkada Hijau adalah sebuah konsep di mana calon kepala daerah berkomitmen untuk menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya alam dalam setiap keputusan politiknya. 

Mereka berani mengedepankan pembangunan yang memperhatikan dampak ekologis, menolak praktik-praktik yang merusak lingkungan, dan mendorong kebijakan hijau sebagai prioritas pembangunan.

Namun, hingga kini, isu lingkungan masih sering terabaikan dalam Pilkada, bahkan dalam demokrasi kita secara umum. 

Pencalonan pemimpin sering kali berbasis ketenaran, kemampuan mengumpulkan dana, dan daya tarik populis---bukan rekam jejak dan komitmen mereka pada keberlanjutan.

Melihat Rekam Jejak Calon Pemimpin: Contoh dan Kegagalan

Indonesia sebenarnya memiliki beberapa contoh pemimpin daerah yang telah menerapkan kebijakan hijau. Misalnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pernah merintis program "Desa Mandiri Energi" yang memanfaatkan energi terbarukan untuk membantu desa-desa di Jawa Barat. 

Di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo pernah mendukung penggunaan energi surya di beberapa bangunan publik dan program konservasi hutan.

Di sisi lain, ada pemimpin yang justru mengeluarkan kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan. 

Beberapa kepala daerah mendukung izin pertambangan besar-besaran di wilayahnya yang memicu deforestasi dan merusak sumber air warga. 

Hal ini menandakan bahwa masih banyak pemimpin yang belum mengutamakan pembangunan hijau, sehingga pemilih harus lebih kritis dalam menilai rekam jejak calon.

Keuangan Hijau: Fondasi Bagi Pilkada Hijau

Untuk mencapai Pilkada Hijau, kita harus memastikan pendanaan hijau atau green financing.

Keuangan hijau adalah konsep pendanaan yang bertujuan mendukung proyek dan kebijakan yang menjaga ekosistem dan keberlanjutan. 

Dalam konteks Pilkada, hal ini berarti dana kampanye harus berasal dari sumber-sumber yang tidak merusak lingkungan.

Ironisnya, banyak calon kepala daerah mendapatkan sumbangan politik dari perusahaan yang memiliki catatan buruk dalam pengelolaan lingkungan, seperti perusahaan tambang, sawit, atau perusahaan besar yang menyebabkan deforestasi dan polusi. 

Konsekuensinya, ketika terpilih, pemimpin tersebut cenderung membuat kebijakan yang menguntungkan perusahaan penyumbangnya, sering kali mengorbankan kepentingan lingkungan.

Kita memerlukan kebijakan yang lebih ketat dalam hal pendanaan kampanye. 

Bayangkan jika hanya dana yang berasal dari sumber berkelanjutan atau yang sudah melalui proses sertifikasi ramah lingkungan yang diizinkan untuk mendanai kampanye. 

Hal ini bukan hanya akan mendorong lahirnya pemimpin yang pro-lingkungan, tetapi juga mendorong perusahaan untuk beralih pada praktik bisnis yang lebih hijau.

Apa yang Dapat Dilakukan? Kebijakan untuk Mendorong Pilkada Hijau

Transparansi Pendanaan Kampanye
Calon kepala daerah harus mempublikasikan secara terbuka sumber dana kampanyenya. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat siapa yang mendanai mereka dan menilai apakah calon tersebut didukung oleh pihak yang ramah lingkungan atau sebaliknya.

Sertifikasi Pendanaan Hijau
Pemerintah atau penyelenggara pemilu dapat memberlakukan syarat bahwa dana kampanye hanya bisa disumbangkan oleh perusahaan yang memiliki sertifikasi lingkungan atau tidak terlibat dalam aktivitas yang merusak alam. Dana dari industri yang berdampak negatif pada lingkungan harus dilarang masuk dalam pendanaan politik.

Infrastruktur Regulasi untuk Pemilu Hijau
Dalam jangka panjang, Indonesia perlu membangun infrastruktur regulasi untuk mendorong Pemilu dan Pilkada Hijau. Ini bisa berupa insentif bagi kandidat yang mempromosikan agenda lingkungan atau pembatasan dana kampanye dari sektor-sektor yang mencemari lingkungan.

Pendidikan Politik Berkelanjutan bagi Pemilih
Masyarakat perlu dilibatkan dan dididik tentang pentingnya memilih pemimpin yang peduli terhadap lingkungan. Kampanye kesadaran publik mengenai Pilkada Hijau dan dampaknya pada keberlanjutan dapat membantu mengubah pola pikir pemilih agar lebih kritis terhadap calon yang mereka pilih.

Pengawasan Ketat terhadap Dana Politik
Partisipasi lembaga non-pemerintah dan media dalam mengawasi sumber dana politik harus diperkuat. Mereka dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar berasal dari sumber yang etis dan bertanggung jawab.

Tantangan dan Harapan Menuju Pilkada Hijau

Mewujudkan Pilkada Hijau bukan tanpa tantangan. Masih banyak calon pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan jangka pendek, popularitas, dan keuntungan ekonomi yang instan dibandingkan pembangunan berkelanjutan.

Pendanaan hijau sering dianggap sebagai biaya tambahan yang mahal, dan banyak perusahaan yang tidak mau mengubah bisnis mereka menjadi ramah lingkungan karena khawatir akan menurunkan keuntungan.

Namun, perubahan menuju Pilkada Hijau sangat penting. Di tengah krisis iklim global yang semakin parah, kita membutuhkan pemimpin yang memiliki visi jangka panjang untuk menjaga kelestarian lingkungan. 

Dalam hal ini, pemilih dan semua pihak yang terlibat dalam demokrasi, harus mulai memikirkan efek jangka panjang dari setiap pilihan yang diambil dalam pemilu dan pilkada.

Membangun Demokrasi untuk Masa Depan

Pilkada Hijau dan keuangan hijau merupakan elemen penting dalam membangun demokrasi masa depan. 

Pilihan kita di kotak suara akan menentukan nasib bumi kita, dan hanya dengan mendorong keuangan hijau, kita dapat memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Kita harus mulai mengajukan pertanyaan kritis: dari mana dana kampanye mereka berasal? Apa visi calon tersebut terhadap keberlanjutan lingkungan? Apakah mereka memiliki rekam jejak dalam melindungi alam dan sumber daya kita?

Dengan demikian, kita dapat berkontribusi dalam membangun Indonesia yang bukan hanya demokratis, tetapi juga hijau dan berkelanjutan.***MG