Pilkada Hijau Membutuhkan Keuangan Hijau: Membangun Masa Depan Demokrasi Berkelanjutan

Beberapa kepala daerah mendukung izin pertambangan besar-besaran di wilayahnya yang memicu deforestasi dan merusak sumber air warga. 

Hal ini menandakan bahwa masih banyak pemimpin yang belum mengutamakan pembangunan hijau, sehingga pemilih harus lebih kritis dalam menilai rekam jejak calon.

Keuangan Hijau: Fondasi Bagi Pilkada Hijau

Untuk mencapai Pilkada Hijau, kita harus memastikan pendanaan hijau atau green financing.

Keuangan hijau adalah konsep pendanaan yang bertujuan mendukung proyek dan kebijakan yang menjaga ekosistem dan keberlanjutan. 

Dalam konteks Pilkada, hal ini berarti dana kampanye harus berasal dari sumber-sumber yang tidak merusak lingkungan.

Ironisnya, banyak calon kepala daerah mendapatkan sumbangan politik dari perusahaan yang memiliki catatan buruk dalam pengelolaan lingkungan, seperti perusahaan tambang, sawit, atau perusahaan besar yang menyebabkan deforestasi dan polusi. 

Konsekuensinya, ketika terpilih, pemimpin tersebut cenderung membuat kebijakan yang menguntungkan perusahaan penyumbangnya, sering kali mengorbankan kepentingan lingkungan.

Kita memerlukan kebijakan yang lebih ketat dalam hal pendanaan kampanye. 

Bayangkan jika hanya dana yang berasal dari sumber berkelanjutan atau yang sudah melalui proses sertifikasi ramah lingkungan yang diizinkan untuk mendanai kampanye. 

Hal ini bukan hanya akan mendorong lahirnya pemimpin yang pro-lingkungan, tetapi juga mendorong perusahaan untuk beralih pada praktik bisnis yang lebih hijau.