Dalam pidato perdananya setelah dilantik sebagai Presiden, Prabowo Subianto menyampaikan visi yang sangat jelas: subsidi yang diberikan oleh pemerintah harus sampai langsung ke tangan mereka yang benar-benar membutuhkan. Ini bukan sekadar retorika politik, tetapi panggilan untuk reformasi fundamental dalam kebijakan subsidi di Indonesia.Â
Prabowo menekankan bahwa subsidi pemerintah selama ini kerap bocor dan tidak tepat sasaran, sehingga masyarakat yang benar-benar memerlukan justru terabaikan."Semua subsidi, bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah, harus kita yakini sampai kepada mereka yang membutuhkan," tegas Prabowo. Ia menambahkan bahwa dengan teknologi digital, pemerintah bisa lebih mudah memastikan bahwa setiap keluarga yang membutuhkan mendapatkan bantuan tersebut.
Tantangan Subsidi: Persoalan yang Sudah Lama Mengakar
Masalah kebocoran dan ketidaktepatan sasaran subsidi sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Berbagai jenis subsidi, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan pangan, sering kali tidak mencapai kelompok yang paling rentan. Sebaliknya, subsidi tersebut justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkannya. Subsidi BBM, misalnya, telah menjadi polemik yang tak kunjung selesai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2023, sekitar 60% dari subsidi BBM dinikmati oleh kelompok 20% masyarakat terkaya. Padahal, tujuan utama subsidi ini adalah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi harga energi yang tinggi.
Contoh lain adalah subsidi listrik. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2022 menunjukkan bahwa hampir 25% dari subsidi listrik dinikmati oleh pelanggan rumah tangga menengah ke atas yang memiliki daya listrik 900 VA atau lebih. Ini jelas menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran dalam distribusi subsidi.
Kenapa Masih Ada Masalah dalam Distribusi Subsidi?
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masalah dalam distribusi subsidi, di antaranya:
1. Kelemahan dalam Pendataan
Sistem pendataan yang belum optimal membuat pemerintah kesulitan menentukan siapa yang benar-benar layak menerima subsidi. Meski telah ada program berbasis data seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), banyak data yang usang dan tidak valid, menyebabkan kelompok yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan justru terdaftar sebagai penerima subsidi.
2. Kurangnya Pemanfaatan Teknologi
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya teknologi digital sebagai solusi untuk memastikan subsidi sampai kepada yang berhak. Saat ini, distribusi bantuan masih bergantung pada mekanisme manual yang rentan terhadap korupsi dan inefisiensi. Padahal, dengan pemanfaatan teknologi big data dan artificial intelligence (AI), pemerintah dapat mengidentifikasi dengan lebih akurat kelompok-kelompok rentan.
3. Pengawasan yang Lemah
Pengawasan terhadap aliran dana subsidi sering kali tidak ketat, menyebabkan kebocoran yang meluas. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada 2022 terdapat indikasi kerugian negara hingga triliunan rupiah akibat subsidi yang tidak tepat sasaran.
Solusi Prabowo: Reformasi dan Teknologi Digital
Untuk mengatasi masalah ini, Prabowo menawarkan solusi yang progresif: reformasi kebijakan subsidi dengan bantuan teknologi digital. Ia mengusulkan agar subsidi tidak lagi disalurkan secara umum, tetapi langsung ke keluarga-keluarga yang membutuhkan melalui sistem digital yang transparan dan terpantau.
Dalam konteks ini, pemerintah dapat menggunakan platform seperti cash transfer digital yang terhubung dengan data penerima manfaat yang valid. Program seperti Kartu Prakerja yang telah berjalan bisa menjadi inspirasi bagi model distribusi subsidi yang lebih tepat sasaran, di mana bantuan disalurkan langsung ke rekening penerima.
Selain itu, Prabowo juga mengingatkan bahwa subsidi harus mencakup kebutuhan dasar masyarakat, termasuk nutrisi untuk anak-anak. "Anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi minimal satu kali sehari," tegasnya, menggarisbawahi komitmennya untuk memastikan kesejahteraan gizi generasi muda Indonesia.
Nilai Tambah melalui Hilirisasi Komoditas
Prabowo juga menyinggung pentingnya hilirisasi komoditas sebagai bagian dari strategi besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," ujarnya. Hilirisasi komoditas bertujuan untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri daripada hanya mengekspor bahan mentah. Dengan mengolah komoditas lokal, seperti kelapa sawit, batu bara, dan nikel, Indonesia bisa memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan negara.
Langkah hilirisasi ini sudah terlihat dalam kebijakan larangan ekspor nikel mentah yang diberlakukan sejak 2020, yang bertujuan agar Indonesia dapat mengolah nikel menjadi produk setengah jadi atau jadi. Meski kebijakan ini sempat mendapat protes dari negara-negara pengimpor, seperti Uni Eropa, dampaknya terhadap perekonomian domestik cukup signifikan. Pada 2023, nilai ekspor produk hilir nikel mencapai lebih dari $10 miliar, menunjukkan keberhasilan langkah awal hilirisasi.
Tantangan dan Harapan: Prabowo dan Gibran
Meski memiliki visi yang jelas, Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan reformasi subsidi ini. Tantangan pertama adalah resistensi birokrasi. Meskipun teknologi bisa menjadi solusi, implementasinya membutuhkan reformasi besar-besaran dalam birokrasi yang selama ini kurang adaptif terhadap perubahan teknologi.
Selain itu, political will dari berbagai pihak, terutama di parlemen, juga akan menjadi faktor penentu keberhasilan reformasi subsidi ini. Kebijakan subsidi sering kali menjadi alat politik, dan setiap perubahan yang signifikan berpotensi menimbulkan resistensi dari kelompok-kelompok yang merasa dirugikan.
Namun, dengan tekad kuat dan pemanfaatan teknologi yang cerdas, tantangan ini bukanlah sesuatu yang tak dapat diatasi. Prabowo dan Gibran, dengan latar belakang yang berbeda namun saling melengkapi, memiliki peluang besar untuk menciptakan perubahan yang diharapkan rakyat. Jika mereka berhasil menerapkan subsidi yang tepat sasaran dan mengoptimalkan hilirisasi komoditas, bukan hanya kesejahteraan rakyat yang akan meningkat, tetapi juga kemandirian ekonomi Indonesia akan semakin kokoh.
Jalan Menuju Kesejahteraan Sejati
Pidato perdana Prabowo Subianto memberikan harapan bagi banyak pihak. Dengan menekankan pentingnya subsidi yang tepat sasaran dan hilirisasi komoditas, ia menawarkan peta jalan menuju kesejahteraan sejati bagi rakyat Indonesia. Tantangan yang dihadapi memang tidak ringan, tetapi dengan komitmen yang kuat dan pemanfaatan teknologi, visi ini bisa terwujud.
Seperti yang disampaikan Prabowo, "Kita harus melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati." Tugas besar ini membutuhkan kerja sama dari semua pihak, tetapi jika dijalankan dengan benar, rakyat Indonesia akan menikmati hasilnya.***MG
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
