Untuk mengatasi masalah ini, Prabowo menawarkan solusi yang progresif: reformasi kebijakan subsidi dengan bantuan teknologi digital. Ia mengusulkan agar subsidi tidak lagi disalurkan secara umum, tetapi langsung ke keluarga-keluarga yang membutuhkan melalui sistem digital yang transparan dan terpantau.
Dalam konteks ini, pemerintah dapat menggunakan platform seperti cash transfer digital yang terhubung dengan data penerima manfaat yang valid. Program seperti Kartu Prakerja yang telah berjalan bisa menjadi inspirasi bagi model distribusi subsidi yang lebih tepat sasaran, di mana bantuan disalurkan langsung ke rekening penerima.
Selain itu, Prabowo juga mengingatkan bahwa subsidi harus mencakup kebutuhan dasar masyarakat, termasuk nutrisi untuk anak-anak. "Anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi minimal satu kali sehari," tegasnya, menggarisbawahi komitmennya untuk memastikan kesejahteraan gizi generasi muda Indonesia.
Nilai Tambah melalui Hilirisasi Komoditas
Prabowo juga menyinggung pentingnya hilirisasi komoditas sebagai bagian dari strategi besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," ujarnya. Hilirisasi komoditas bertujuan untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri daripada hanya mengekspor bahan mentah. Dengan mengolah komoditas lokal, seperti kelapa sawit, batu bara, dan nikel, Indonesia bisa memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan negara.
Langkah hilirisasi ini sudah terlihat dalam kebijakan larangan ekspor nikel mentah yang diberlakukan sejak 2020, yang bertujuan agar Indonesia dapat mengolah nikel menjadi produk setengah jadi atau jadi. Meski kebijakan ini sempat mendapat protes dari negara-negara pengimpor, seperti Uni Eropa, dampaknya terhadap perekonomian domestik cukup signifikan. Pada 2023, nilai ekspor produk hilir nikel mencapai lebih dari $10 miliar, menunjukkan keberhasilan langkah awal hilirisasi.
Tantangan dan Harapan: Prabowo dan Gibran
Meski memiliki visi yang jelas, Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan reformasi subsidi ini. Tantangan pertama adalah resistensi birokrasi. Meskipun teknologi bisa menjadi solusi, implementasinya membutuhkan reformasi besar-besaran dalam birokrasi yang selama ini kurang adaptif terhadap perubahan teknologi.
Selain itu, political will dari berbagai pihak, terutama di parlemen, juga akan menjadi faktor penentu keberhasilan reformasi subsidi ini. Kebijakan subsidi sering kali menjadi alat politik, dan setiap perubahan yang signifikan berpotensi menimbulkan resistensi dari kelompok-kelompok yang merasa dirugikan.
Namun, dengan tekad kuat dan pemanfaatan teknologi yang cerdas, tantangan ini bukanlah sesuatu yang tak dapat diatasi. Prabowo dan Gibran, dengan latar belakang yang berbeda namun saling melengkapi, memiliki peluang besar untuk menciptakan perubahan yang diharapkan rakyat. Jika mereka berhasil menerapkan subsidi yang tepat sasaran dan mengoptimalkan hilirisasi komoditas, bukan hanya kesejahteraan rakyat yang akan meningkat, tetapi juga kemandirian ekonomi Indonesia akan semakin kokoh.
Jalan Menuju Kesejahteraan Sejati
Pidato perdana Prabowo Subianto memberikan harapan bagi banyak pihak. Dengan menekankan pentingnya subsidi yang tepat sasaran dan hilirisasi komoditas, ia menawarkan peta jalan menuju kesejahteraan sejati bagi rakyat Indonesia. Tantangan yang dihadapi memang tidak ringan, tetapi dengan komitmen yang kuat dan pemanfaatan teknologi, visi ini bisa terwujud.
