Pada pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya untuk memberantas korupsi. Dalam salah satu bagian yang paling menonjol dari pidatonya, Prabowo menggunakan perumpamaan tentang ikan yang membusuk dari kepala. "Kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dari semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya," ungkapnya tegas.
Pesan ini bukan hanya sekadar retorika, melainkan sebuah tantangan kepada seluruh pemimpin negara untuk berani memberikan teladan. Menurut Prabowo, pemberantasan korupsi harus dimulai dari atas. Para pemimpin, dari tingkat tertinggi hingga terendah, harus menjadi contoh nyata bagi penegakan etika dan integritas dalam pemerintahan. Pidato ini sekaligus menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum, melainkan juga melalui upaya perbaikan sistem secara menyeluruh, termasuk digitalisasi birokrasi yang diharapkan mampu mengurangi peluang terjadinya korupsi secara signifikan.
Tantangan Korupsi di Indonesia: Penyakit Lama yang Akut
Korupsi telah menjadi penyakit akut yang menjerat bangsa ini selama puluhan tahun. Berbagai upaya telah dilakukan, dari pembentukan lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga penerapan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menekan praktik-praktik koruptif di berbagai lini pemerintahan. Namun, permasalahan korupsi di Indonesia tampaknya tidak pernah benar-benar dapat diberantas.
Fenomena ini tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis oleh Transparency International pada 2023. Meski terjadi sedikit perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, posisi ini menunjukkan betapa sulitnya mengikis budaya korupsi yang telah mengakar.
Salah satu alasan utama korupsi sulit diberantas adalah karena adanya budaya permisif terhadap tindakan koruptif, baik dalam birokrasi maupun di kalangan pejabat publik. Praktek suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang kerap dianggap sebagai "biaya tambahan" yang harus diterima dalam proses birokrasi. Lebih dari itu, lemahnya penegakan hukum dan ketidakjelasan regulasi juga turut memperburuk situasi ini.
Prabowo dan Visi "Ikan Busuk dari Kepala"
Prabowo memahami bahwa untuk memberantas korupsi, pemimpin harus mulai dari dirinya sendiri. Dalam pidatonya, ia mengutip pepatah Jawa ing ngarso sung tulodo---di mana pemimpin di depan harus memberikan contoh. Pesan ini jelas: pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika pemimpin sendiri tidak bersih. Artinya, para pejabat tertinggi di negara ini harus menjadi pelopor dalam penegakan hukum dan etika, sekaligus menjadi inspirasi bagi bawahannya.
Namun, pernyataan Prabowo ini tidak hanya berhenti pada etika kepemimpinan. Ia menekankan perlunya perbaikan sistem dan penegakan hukum yang keras. Perbaikan sistem, menurutnya, bisa dilakukan melalui digitalisasi, yang memungkinkan proses birokrasi lebih transparan dan minim interaksi langsung yang kerap menjadi celah bagi praktek-praktek koruptif. Digitalisasi juga memungkinkan kontrol yang lebih ketat terhadap pengeluaran anggaran negara, sehingga korupsi di sektor keuangan negara bisa diminimalisir.
Korupsi dan Kemiskinan: Dua Tantangan Besar
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyampaikan bahwa salah satu target utamanya adalah menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Ia mengakui bahwa ini adalah misi yang sulit, bahkan mungkin dianggap oleh sebagian pihak sebagai sesuatu yang mustahil. "Pemimpin yang berani dan baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi," katanya.
Korupsi dan kemiskinan adalah dua masalah yang saling berkaitan. Korupsi menguras sumber daya negara yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah rupiah yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pendidikan, atau menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik. Karena itu, memberantas korupsi adalah langkah penting untuk mengentaskan kemiskinan.
Prabowo sangat sadar bahwa jika pemerintah bisa bersih dari korupsi, sumber daya negara akan lebih optimal digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tanpa praktik korupsi, anggaran negara bisa dialokasikan sepenuhnya untuk program-program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan sosial, pendidikan gratis, dan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil.
Apa Prioritas Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi?
Jika Prabowo ingin serius dalam memberantas korupsi, ada beberapa prioritas yang harus diperhatikan:
1. Perbaikan Sistem Birokrasi dan Digitalisasi: Seperti yang disebutkan Prabowo, digitalisasi birokrasi adalah salah satu kunci untuk mengurangi korupsi. Sistem berbasis digital yang transparan dan mudah diaudit akan mempersulit para pejabat untuk melakukan tindakan koruptif. Penggunaan teknologi seperti e-budgeting, e-procurement, dan e-governance harus menjadi prioritas utama.
2. Penegakan Hukum yang Tegas: Selain perbaikan sistem, penegakan hukum yang keras dan tanpa pandang bulu harus menjadi prioritas. Tidak ada toleransi bagi pelanggar hukum, baik di kalangan pejabat tinggi maupun bawah. Prabowo perlu memastikan bahwa lembaga-lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, bebas dari intervensi politik dan memiliki kebebasan penuh untuk mengejar kasus korupsi di semua tingkat pemerintahan.
3. Pemimpin sebagai Teladan: Pidato Prabowo menekankan pentingnya pemimpin sebagai teladan. Ini berarti, setiap pejabat negara, mulai dari presiden hingga kepala desa, harus menjaga integritasnya. Jika para pemimpin bersih, bawahan mereka akan cenderung mengikuti.
4. Memperkuat KPK: Dalam beberapa tahun terakhir, KPK mengalami pelemahan, baik dari sisi wewenang maupun dukungan politik. Prabowo harus memulihkan kepercayaan publik terhadap KPK dengan memastikan bahwa lembaga ini kembali ke fungsinya sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.
5. Pengawasan Anggaran Negara: Salah satu area yang paling rentan terhadap korupsi adalah pengelolaan anggaran negara. Prabowo perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan efisien.
Mewujudkan Janji yang Tidak Mudah
Menyelesaikan masalah korupsi dan kemiskinan adalah tantangan besar yang dihadapi oleh hampir setiap pemimpin Indonesia. Namun, pidato Prabowo memberikan harapan bahwa dengan ketegasan, keberanian, dan perbaikan sistem yang mendalam, masalah ini bisa diatasi. Meskipun sulit, Prabowo percaya bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Pemberantasan korupsi adalah langkah pertama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan makmur. Kini, bola ada di tangan Prabowo dan seluruh elemen pemerintah untuk merealisasikan visi besar tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah mereka siap untuk memulai perubahan dari diri sendiri, dari kepala, seperti yang telah diungkapkan oleh Prabowo?***MG
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
