5. Politik luar negeri bebas aktif yang memperjuangkan perdamaian dunia: Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan terus menganut prinsip politik bebas aktif, tetapi dengan fokus lebih besar pada upaya menciptakan perdamaian global. Indonesia akan berperan sebagai mediator dalam konflik-konflik dunia dan aktif dalam forum internasional untuk mempromosikan stabilitas dan keamanan global.
Janji-janji Prabowo-Gibran kepada rakyat tentu menjadi harapan besar, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan baru ini juga tidak ringan. Beberapa tantangan utama yang mungkin muncul antara lain:
Ekonomi global yang fluktuatif: Dengan ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, pemerintahan Prabowo-Gibran harus mampu menjaga stabilitas ekonomi domestik, memastikan pertumbuhan yang inklusif, dan menyeimbangkan antara pertumbuhan industri dan kesejahteraan rakyat.
Ketimpangan sosial dan kemiskinan: Meskipun Prabowo berjanji untuk menghapus kemiskinan, faktanya, masalah ini sudah mengakar kuat di Indonesia. Pemerintah harus mampu merumuskan kebijakan yang efektif dalam jangka pendek dan panjang, mengintegrasikan program-program bantuan sosial dengan upaya peningkatan ekonomi rakyat kecil.
Ketahanan pangan: Janji untuk mencapai swasembada pangan dalam 4-5 tahun adalah ambisi besar. Pemerintah harus mampu meningkatkan produksi pertanian secara signifikan, memperbaiki infrastruktur, dan mengatasi masalah distribusi pangan, terutama di daerah-daerah terpencil.
Reformasi birokrasi: Untuk memenuhi janji pelayanan kepada rakyat, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu merombak birokrasi yang selama ini dikenal lamban dan seringkali berbelit-belit. Birokrasi yang efektif, transparan, dan pro-rakyat menjadi kunci sukses program-program pemerintah.
Langkah yang Harus Dilakukan
Untuk menghadapi tantangan tersebut dan memenuhi janji kepada rakyat, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan beberapa langkah strategis:
1. Memperkuat dialog dengan rakyat: Pemerintah harus tetap membuka komunikasi langsung dengan masyarakat, baik melalui forum-forum resmi maupun teknologi digital, sehingga aspirasi rakyat bisa terserap dengan baik dan cepat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia: Pendidikan dan pelatihan vokasional harus menjadi prioritas untuk meningkatkan keterampilan rakyat, sehingga mampu bersaing dalam era global yang semakin kompetitif.
3. Menciptakan kebijakan ekonomi yang inklusif: Pemerintah harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga merata hingga ke pelosok negeri. Program-program padat karya, dukungan bagi UMKM, dan investasi di sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif harus diperkuat.
