Kebijakan ini memberikan manfaat ganda bagi Indonesia. Pertama, produk yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan bahan mentah. Kedua, hilirisasi menciptakan lapangan kerja baru di sektor industri pengolahan, yang sangat dibutuhkan oleh negara dengan populasi besar seperti Indonesia. Selain itu, kebijakan ini juga memperkuat posisi Indonesia di pasar global sebagai produsen produk olahan nikel terbesar, yang sangat penting untuk industri baterai dan kendaraan listrik di masa depan.
Tantangan dari Dalam dan Luar Negeri
Kebijakan Jokowi untuk mengambil alih kendali atas sumber daya alam dan mendorong hilirisasi tentu tidak berjalan mulus. Di kancah internasional, Indonesia menghadapi berbagai tantangan hukum dan ekonomi. Beberapa negara yang selama ini bergantung pada bahan mentah Indonesia menggugat kebijakan larangan ekspor tersebut di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Salah satu kasus yang paling menonjol adalah gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia.
Meskipun kalah dalam gugatan di WTO, Jokowi tetap teguh dengan kebijakan hilirisasi. Baginya, ini bukan hanya soal perdagangan internasional, tetapi soal kedaulatan ekonomi dan harga diri bangsa. "Kita tidak boleh terus-menerus menjadi eksportir bahan mentah. Sudah cukup. Kita harus naik kelas," tegas Jokowi. Indonesia memang kalah di meja hukum internasional, tetapi kebijakan hilirisasi tetap berjalan dan menjadi salah satu pilar ekonomi di masa depan.
Di dalam negeri, kebijakan hilirisasi juga mendapatkan kritik. Beberapa pihak menilai bahwa industri pengolahan di Indonesia belum siap untuk menyerap semua bahan mentah yang sebelumnya diekspor. Ada juga kritik bahwa meskipun hilirisasi dilakukan, keuntungan besar dari industri ini tetap dinikmati oleh perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Kritik ini muncul dari berbagai kalangan, baik akademisi, pengusaha, maupun politikus yang mempertanyakan efektivitas hilirisasi dalam jangka panjang.
Namun, ada spekulasi bahwa kritik ini juga dipengaruhi oleh pihak-pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan besar dari ekspor bahan mentah. Dengan adanya hilirisasi, mereka tidak lagi bisa menikmati keuntungan mudah dari penjualan bahan mentah ke luar negeri, sehingga gigit jari dengan kebijakan baru ini.
Indonesia Emas: Harapan dan Tantangan ke Depan
Salah satu tujuan jangka panjang Jokowi dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam adalah mempersiapkan Indonesia menuju visi "Indonesia Emas" pada tahun 2045, ketika Indonesia diharapkan menjadi negara maju dengan perekonomian yang kuat dan berkelanjutan. Hilirisasi dan penguasaan atas sumber daya alam menjadi salah satu fondasi utama untuk mewujudkan visi tersebut.
Jokowi percaya bahwa dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam industri global, terutama di sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, baterai kendaraan listrik, dan industri pengolahan mineral. Namun, untuk mencapai visi tersebut, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Infrastruktur smelter masih harus diperluas, regulasi perlu diperkuat, dan kesiapan tenaga kerja harus terus ditingkatkan.
Selain itu, diperlukan juga komitmen dari pemerintahan setelah Jokowi untuk melanjutkan kebijakan ini. Hilirisasi adalah kebijakan jangka panjang yang manfaatnya mungkin tidak langsung dirasakan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, kontinuitas kebijakan menjadi sangat penting agar visi Indonesia Emas bisa terwujud.
Refleksi dan Pesan Jokowi
Dalam refleksi 10 tahun pemerintahannya, kebijakan pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu warisan penting Jokowi. Upayanya untuk mengambil alih kendali atas kekayaan alam Indonesia, mendorong hilirisasi, dan melawan tekanan internasional menunjukkan tekad kuatnya untuk memperjuangkan kepentingan nasional.
