Keseimbangan Politik dan Profesionalitas
Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM mendapatkan jatah menteri di kabinet ini, termasuk Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan PKB. Namun, menariknya, dominasi partai politik dalam kabinet ini tidak terlalu mencolok. Sebaliknya, Prabowo memberikan porsi besar kepada kalangan profesional, dengan tujuan menciptakan kabinet yang benar-benar mampu bekerja sesuai bidang keahliannya.
Komposisi ini menunjukkan bahwa Prabowo tidak hanya memikirkan keseimbangan politik, tetapi juga kualitas kepemimpinan dan kemampuan teknis para calon menteri. Prabowo tampaknya berupaya menghindari praktik bagi-bagi jabatan politik yang semata-mata didasarkan pada loyalitas partai, dengan memilih menteri yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik.
Menghormati Jokowi: Banyak Nama dari Kabinet Lama
Menariknya, meskipun kabinet ini dipimpin oleh Prabowo, sebanyak 19 nama yang dipanggil merupakan tokoh yang pernah menjabat di kabinet Jokowi. Hal ini mengindikasikan bahwa Prabowo ingin melanjutkan beberapa kebijakan yang dianggap berhasil di era Jokowi, terutama di sektor ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Beberapa tokoh yang dipanggil dari kabinet Jokowi antara lain Erick Thohir (Menteri BUMN), Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri), Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian), dan Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Golkar).
Keputusan ini menunjukkan adanya kesinambungan antara pemerintahan Jokowi dan Prabowo, serta pengakuan atas kesuksesan Jokowi dalam beberapa sektor kunci. Ini juga menunjukkan bahwa Prabowo dan Jokowi memiliki visi dan misi yang relatif sejalan dalam memajukan Indonesia.
Nama-nama Kontroversial dan Simbolik
Selain kehadiran Veronica Tan, ada beberapa nama lain yang menarik perhatian. Natalius Pigai, seorang aktivis HAM, dipanggil untuk membicarakan isu-isu hak asasi manusia di kabinet baru. Natalius dikenal vokal dalam kritik terhadap pemerintah, sehingga pemanggilannya memberikan sinyal bahwa Prabowo ingin mendengar berbagai perspektif.
Selain itu, keterlibatan Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara, mengindikasikan bahwa Prabowo ingin memperkuat aspek hukum dalam pemerintahannya, terutama terkait dengan reformasi hukum dan birokrasi.
Tantangan Kabinet Prabowo-Gibran
Meski susunan kabinet ini terlihat solid, tantangan besar menanti. Pertama, Prabowo harus memastikan bahwa para menteri yang berasal dari kalangan profesional mampu bekerja sama dengan politikus dari berbagai partai. Perbedaan latar belakang dan pendekatan dalam menjalankan tugas bisa menjadi potensi gesekan, apalagi jika prioritas masing-masing individu atau partai tidak sejalan.
Kedua, kabinet ini harus mampu menjaga kesinambungan pembangunan dari era Jokowi sambil mengeksekusi visi baru yang dibawa Prabowo. Ini memerlukan strategi yang matang dan koordinasi yang kuat antar-kementerian.
