Mohon tunggu...
Marius Gunawan
Marius Gunawan Mohon Tunggu... Konsultan - Profesional

Tulisan sebagai keber-ada-an diri dan ekspresi hati

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Tiga Syarat Menteri Prabowo Gibran: Apa Saja?

29 September 2024   16:57 Diperbarui: 29 September 2024   16:57 53
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik


Prabowo Subianto, yang kini menjadi Presiden terpilih, tengah menyusun kabinet yang akan membantunya memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan. Dalam proses seleksi tersebut, Prabowo telah menetapkan tiga kriteria utama bagi calon-calon menterinya, yaitu integritas, kompetensi profesional, dan loyalitas kepada dirinya sebagai presiden. 

Tiga syarat ini menjadi fondasi penting dalam membentuk zanken kabinet, kabinet yang kuat dan siap menghadapi tantangan besar yang ada. Artikel ini akan membahas lebih dalam mengapa ketiga syarat ini menjadi prioritas bagi Prabowo, bagaimana ia menilai calon-calon menterinya, dan siapa yang berpotensi masuk ke dalam tim kabinet tersebut.

Integritas: Menjaga Nama Baik dan Kepentingan Negara

Integritas merupakan syarat pertama dan terpenting bagi Prabowo dalam memilih menteri. Bagi seorang presiden, integritas dari para menterinya adalah benteng utama untuk memastikan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Integritas bukan hanya soal moral pribadi, tetapi juga kemampuan seorang pemimpin untuk menegakkan prinsip-prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia menyaksikan sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, termasuk menteri. Kasus ini memperlihatkan pentingnya memiliki menteri yang memiliki rekam jejak bersih dan tidak mudah tergoda oleh kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu, integritas menjadi syarat mutlak yang ingin ditegakkan Prabowo, dengan harapan bisa mencegah pengulangan skandal yang mencederai kepercayaan publik.

Untuk memastikan calon menteri memiliki integritas yang tinggi, Prabowo kemungkinan besar akan meneliti rekam jejak calon, termasuk kontribusi nyata mereka terhadap pemberantasan korupsi atau praktik-praktik yang melanggar etika pemerintahan. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo telah menekankan pentingnya memberantas korupsi dan memperbaiki sistem pemerintahan, yang berarti ia membutuhkan menteri yang sejalan dengan visi tersebut.

Kompetensi Profesional: Menyusun Kabinet Ahli

Kriteria kedua yang menjadi prioritas Prabowo adalah kompetensi atau profesionalisme. Sebagai seorang presiden yang berfokus pada pembangunan dan kemajuan bangsa, Prabowo membutuhkan menteri yang memiliki kapasitas teknis dan pemahaman mendalam tentang bidang yang akan mereka pimpin. Dalam pemerintahan modern yang kompleks, hanya individu dengan pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni yang mampu menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan politik yang ada.

Kompetensi profesional berarti seorang calon menteri harus memiliki latar belakang yang kuat di bidangnya. Seorang Menteri Keuangan, misalnya, harus memiliki pengalaman dan pemahaman dalam mengelola keuangan negara dan ekonomi global. Menteri Kesehatan perlu memiliki pemahaman mendalam tentang sistem kesehatan publik dan penanganan krisis kesehatan. Begitu juga dengan menteri-menteri lain yang harus dapat membuat kebijakan berbasis data, inovasi, dan pengelolaan yang efektif.

Untuk menilai kompetensi ini, Prabowo tentu akan meneliti rekam jejak prestasi dari calon menterinya, termasuk apakah mereka memiliki pengalaman kepemimpinan di sektor publik maupun swasta. Selain itu, mereka harus terbukti mampu bekerja di bawah tekanan dan menghasilkan solusi yang relevan untuk tantangan nasional.

Loyalitas: Kapal Hanya Bisa Memiliki Satu Nakhoda

Syarat ketiga yang ditetapkan Prabowo adalah loyalitas. Loyalitas yang dimaksud bukan sekadar kepatuhan pribadi kepada Prabowo, tetapi kepatuhan terhadap visi dan arah yang ditetapkan oleh presiden sebagai kepala negara. Hal ini menjadi penting, terutama dalam konteks pemerintahan koalisi yang melibatkan partai-partai politik dengan kepentingan berbeda-beda.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun