Sedimentasi laut memiliki peran penting dalam ekosistem, misalnya menjadi tempat bertelur bagi ikan dan biota laut lainnya. Pengambilan pasir dalam jumlah besar, meskipun dengan dalih sedimentasi, bisa merusak habitat-habitat penting ini dan mengurangi produktivitas laut. Lebih parah lagi, jika pengawasan tidak ketat, pasir-pasir yang diambil bisa berasal dari daerah yang bukan hanya sedimentasi, tapi juga dari ekosistem yang sensitif.
Kontroversi Ekspor Pasir ke Singapura
Salah satu alasan utama kritik terhadap kebijakan ini adalah fakta bahwa pasir yang diekspor kebanyakan akan dijual ke Singapura. Negara tetangga tersebut telah lama menjadi pembeli utama pasir laut Indonesia untuk proyek reklamasi besar-besaran yang memperluas daratan mereka. Reklamasi pantai Singapura secara signifikan memperluas garis pantainya, sementara Indonesia mengalami kerugian lingkungan karena hilangnya pasir laut. Para penentang kebijakan ini menilai bahwa Indonesia seperti "menjual" kekayaan alamnya hanya untuk memperkaya tetangganya.
Meskipun pemerintah berjanji bahwa ekspor hanya akan dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi, banyak pihak masih khawatir bahwa dengan pengawasan yang longgar, pasir laut akan lebih mudah "dibocorkan" untuk diekspor. Selain itu, catatan sejarah menunjukkan bahwa perijinan pengerukan dan ekspor pasir seringkali disalahgunakan, dengan praktik jual-beli izin yang merugikan kepentingan nasional.
Apa yang Harus Dilakukan untuk Mengantisipasi Kerusakan Ekologi?
Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk meminimalkan risiko kerusakan ekologi akibat kebijakan ini:
Pengawasan Ketat: Pemerintah harus memastikan bahwa setiap proses pengerukan pasir laut dilakukan dengan transparan dan diawasi secara ketat. Pengawasan independen oleh pihak ketiga, seperti LSM lingkungan atau universitas, perlu dilibatkan untuk memastikan bahwa pengerukan hanya dilakukan di lokasi sedimentasi yang memang mengganggu pelayaran.
Perizinan yang Ketat dan Terbatas: Izin pengerukan pasir harus diberikan dengan sangat selektif. Pemerintah harus memperbaiki sistem perijinan agar tidak mudah disalahgunakan dan memperketat syarat serta ketentuan bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspor pasir. Perlu ada sanksi tegas bagi mereka yang melanggar aturan, termasuk pencabutan izin dan denda berat.
Evaluasi Berkala: Kebijakan ekspor sedimentasi pasir harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan dampaknya terhadap ekologi laut. Setiap kerusakan yang terdeteksi harus segera ditindaklanjuti, dengan menghentikan sementara kegiatan pengerukan di area yang terdampak hingga ekosistem dapat pulih.
Peningkatan Penelitian dan Edukasi: Penelitian lebih lanjut tentang dampak pengerukan pasir laut terhadap ekosistem perlu dilakukan, termasuk dampak jangka panjang pada ekosistem perairan. Hasil penelitian ini harus dijadikan acuan dalam pembuatan kebijakan yang lebih bijak di masa depan.
Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat pesisir yang paling terdampak oleh aktivitas pengerukan pasir harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Mereka bisa menjadi "mata dan telinga" yang membantu pemerintah dalam mengawasi kegiatan pengerukan dan ekspor pasir.
